Kejagung Pastikan Tagih Denda dan Uang Pengganti dari Adelin Lis

"Sebagaimana kita ketahui tindak pidana pencucian uang (TPPU) (Adelin Lis) ditangani Polda Sumatra Utara (Sumut)."

Buronan Adelin Lis ditangkap di Singapura, 4 Maret 2021 lalu, karena pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi.

KEJAKSAAN Agung akan mendalami kasus pemalsuan paspor yang dilakukan  buronan kasus korupsi dan pembalakan liar di Mandailing Natal, Adelin Lis.

Di dalam pesawat, Leonard menjelaskan bahwa Adelin duduk di kursi nomor 57T. Sementara itu, dua petugas Korps Adhyaksa mengapitnya di kursi nomor 57D…

"JTH selaku pihak swasta atau tukang loak. Saksi diperiksa terkait klarifikasi blokir SID (Single Investor Identification)," kata Leonard

Alat bukti yang dimaksud Fickar yakni keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan atau keterangan tersangka.

Adelin harus langsung diborgol saat masuk wilayah hukum Indonesia. 

Penyidik masih mendalami apakah kerugian yang terjadi dalam kasus Jamsostek merupakan rangkaian dari pidana korupsi.

Kejadian itu saat Adelin Lis melarikan diri ke Tiongkok pada 2006 lalu. Dia diduga menyewa gangster lokal untuk menggagalkan upaya pemulangan ke Indonesia.

Adelin merupakan terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar di Mandailing Natal, Sumatra Utara, yang berstatus buron sejak 2008.

Jaksa Agung masih melakukan komunikasi intensif dengan KBRI Singapura terkait pemulangan terpidana kasus pembalakan liar yang kabur, yakni Adelin Lis.

Adapun pabrikan 16 mobil tersebut antara lain terdiri dari Mercedes Benz, Rolls Royce, Nissan, Ferrari, Land Rover, Toyota, Honda, dan Lexus.

Adelin Lis sudah dua kali tertangkap dan berhasil kabur. 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Pinangki dari pidana 10 tahun penjara menjadi 4 tahun.

Skandal impor emas itu nilainya diduga mencapai Rp47,1 triliun

Arsul menyebut Kejaksaan Agung berhasil menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian Rp56,7 triliun sepanjang 2020, sedangkan KPK hanya Rp114,8…

Menurut Pukat UGM, selama ini sulit membuktikan unsur merugikan perekonomian negara. Sebab, kasus korupsi lebih banyak menggunakan pasal dengan…

Menurut Febrie, pihaknya mendalami adanya aliran uang ke beberapa atlet atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan jika tidak sesuai dengan hukum acara pelelangan itu tidak sah.