Ngabalin: Negara Berkomitmen Lindungi HAM dan Berpendapat

SMRC juga menemukan, yang menilai masyarakat takut melaksanakan ajaran agama meningkat dari hanya 2% pada survei Juli 2009 menjadi 11% dalam survei…

Kesantunan publik harus dikedepankan dalam berdemokrasi guna mencegah permusuhan dan kebencian yang dapat mengarah pada perpecahan.

YLBHI mengapresiasi usulan pemerintah terkait revisi UU ITE dan diharapkan pula pemerintah tidak meneruskan pasal dalam RKUHP yang juga mengancam berekspresi…

Pembuat fitnah dan hoaks, harus terus menjadi sasaran UU ini guna menjaga ketentraman di tengah masyarakat.

Di UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pergub tersebut menyikapi aksi demonstrasi anarkistis di Malioboro pada Kamis (8/10) di depan Gedung DPRD DIY yang berada di Malioboro. Demonstrasi…

ALIANSI Jurnalis Video (AJV), organisasi berbadan hukum yang menjadi wadah para jurnalis berbasis video, minta poin 2.d di Maklumat Kapolri No:1/1/2021…

Evans percaya pandemi ini merupakan konspirasi.

Sepanjang setahun terakhir, Kontras mencatat terjadi 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Musdah Mulia menegaskan bahwa permasalahan pada pendirian rumah ibadah bukan hanya aturan pada PBM, tetapi juga masalah politis.

Ketakutan menyatakan pendapat dan aparat yang dinilai semakin semena-mena dalam menangkap warga yang berbeda pandangan dengan penguasa menjadi alasannya.

Masih terdapat kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bisa menerima kebebasan orang lain untuk berkekspresi dan menyampaikan pendapat.

Menurutnya penangkapan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia sedang terancam.

Hakikat #FreeToBeOnline yang sesungguhnya juga belum tercapai. Padahal, seharusnya, setiap orang memiliki kebebasan berekspresi yang bertanggung…

Amnesty Internasional menyayangkan bahwa saat ini kritikan ataupun hinaan kepada pejabat publik justru sering dipidanakan.

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih serius dalam melindungi hak kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap warga negara.

"Ini yang jadi catatan bagi PBHI bagaimana teror itu dianggap sebagai jalan pintas untuk menghentikan dialetika dan diskusi juga debat yang terjadi…

Komnas HAM menegaskan, mengecam seluruh bentuk tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan dimanapun dan kapanpun serta bersolidaritas untuk semua…

Penggunaan pasal-pasal bermasalah yang dapat memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa.