Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Bupati Pemalang dan Beberapa Orang Diduga Terlibat Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terlibat kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.

Informasi itu diperoleh penyisik KPK saat memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Bekasi.

MENTERI Yasonna diminta segera mengusut dugaan praktik jual beli jabatan yang terjadi di instansi Kemenkumham.

Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah KabupatenProbolinggo.

Pejabat yang melakukan jual beli jabatan juga biasanya tidak malu untuk minta duit ke bawahannya.

KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka.

POLRI menyatakan pihaknya belum menemukan aliran dana ke partai politik (parpol) oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkait kasus dugaan jual…

KPK akan terus memantau perkembangan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kasus itu ditangani oleh Bareskrim Mabes…

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat  menerima duit suap jual beli jabatan diperantarai oleh ajudannya, M Izza Muhtadin.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sudah lama bermain jual beli jabatan di wilayahnya. Dugaannya hampir seluruh wilayah di Nganjuk setor duit ke Novi…

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri memaparkan pihak dan modus dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk,…

PENGAMAT kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Adib Miftahul mencium indikasi Forum Sekretaris (Forses) Kementrian dan Lembaga dijadikan tempat…

"Alasan permohonan kasasi KPK sesuai fakta hukum yang ada dan juga menimbang rasa keadilan masyarakat terutama karena korupsi adalah kejahatan…

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi atas putusan banding dalam perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menjerat…

Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinilai telah mencoreng rasa keadilan masyarakat.

"Ya mestinya dibebaskan minggu depan, meskipun KPK kasasi. Karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penahanan," kata Kuasa Hukum Romy,…

Tim jaksa penuntut umum KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK.

PENGADILAN Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan banding mantan Ketua Umum PPP, Muchammad Romahurmuziy.

Semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, termasuk mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan terus diusut.