Pencabutan Izin Usaha Brotherhood, Ini Tanggapan Satpol PP

Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera mengkaji dan mereview perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Jadi, kalau pengusaha mau buat travel haji atau umroh, sampai dengan perguruan tinggi, bisa diurus lewat OSS di BKPM,"

BKPM memastikan kebijakan ini menjawab keluhan para pengusaha terkait pengurusan izin usaha di Tanah Air yang dinilai berbelit-belit.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).

RPP pemberian kemudahan berusaha dilakukan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan prosesnya akan menggunakan online single submission…

KEHADIRAN Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertujuan mempermudah kegiatan berusa ha di Indonesia dengan mengurai…

"(UU Cipta Kerja) satu lompatan yang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan tentang perubahan,"

Ruang lingkup penerapan The International Organization for Standardization (ISO) di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih luas dengan…

Pasalnya, Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dengan kompleksitas untuk melakukan bisnis.

Rezim kemudahan investasi harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah, termasuk Kemendagri. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan parlemen sepakat untuk mengevaluasi dan memperbaiki ketika terjadi hambatan dan pelanggaran aturan berusaha.

Hal ini dilihat berdasarkan berbagai aspek, seperti harga tanah, rata-rata upah minimum, biaya logistik dan lainnya.

"Tanpa tata ruang yang mudah diakses, maka masyarakat akan kesulitan untuk memulai kegiatan usaha, misalkan dalam proses bisnis UMKM yang selama…

PEMERINTAH tengah memfinalisasi sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksanaan…

"Bermodalkan E-KTP, Email, dan NPWP, tidak perlu menunggu lama, hanya 15 menit, surat izin usaha dapat terbit dan dicetak."

Sejumlah aturan lokal yang ada di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pengurusa izin usaha di Indonesia rata-rata mencapai 20 hari, sementara di Tiongkok hanya 9 hari, Malaysia selama 13 hari, Thailand butuh 5 hari,…

Pemerintah bakal menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik melalui Online Single Submission (OSS) dalam…

Pasal yang dipermasalahkan adalah tentang perizinan yang terkait sejumlah sektor termasuk bidang pendidikan untuk Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).…