-
Pencabutan Izin Usaha Brotherhood, Ini Tanggapan Satpol PP
"Kalau yang masalah narkobanya, jika benar terjadi transaksi di sana, kegiatannya di sana, maka bisa terancam sanksi ditutup permanen sekaligus…
-
Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera mengkaji dan mereview perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
-
“Jadi, kalau pengusaha mau buat travel haji atau umroh, sampai dengan perguruan tinggi, bisa diurus lewat OSS di BKPM,"
-
BKPM memastikan kebijakan ini menjawab keluhan para pengusaha terkait pengurusan izin usaha di Tanah Air yang dinilai berbelit-belit.
-
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).
-
RPP pemberian kemudahan berusaha dilakukan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan prosesnya akan menggunakan online single submission…
-
KEHADIRAN Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertujuan mempermudah kegiatan berusa ha di Indonesia dengan mengurai…
-
"(UU Cipta Kerja) satu lompatan yang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan tentang perubahan,"
-
Ruang lingkup penerapan The International Organization for Standardization (ISO) di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih luas dengan…
-
Pasalnya, Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dengan kompleksitas untuk melakukan bisnis.
-
Rezim kemudahan investasi harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah, termasuk Kemendagri. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin.
-
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan parlemen sepakat untuk mengevaluasi dan memperbaiki ketika terjadi hambatan dan pelanggaran aturan berusaha.
-
Hal ini dilihat berdasarkan berbagai aspek, seperti harga tanah, rata-rata upah minimum, biaya logistik dan lainnya.
-
"Tanpa tata ruang yang mudah diakses, maka masyarakat akan kesulitan untuk memulai kegiatan usaha, misalkan dalam proses bisnis UMKM yang selama…
-
PEMERINTAH tengah memfinalisasi sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksanaan…
-
"Bermodalkan E-KTP, Email, dan NPWP, tidak perlu menunggu lama, hanya 15 menit, surat izin usaha dapat terbit dan dicetak."
-
Sejumlah aturan lokal yang ada di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara lain.
-
Pengurusa izin usaha di Indonesia rata-rata mencapai 20 hari, sementara di Tiongkok hanya 9 hari, Malaysia selama 13 hari, Thailand butuh 5 hari,…
-
Pemerintah bakal menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik melalui Online Single Submission (OSS) dalam…
-
Pasal yang dipermasalahkan adalah tentang perizinan yang terkait sejumlah sektor termasuk bidang pendidikan untuk Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).…