-
Manfaat Perlindungan PMI Terus Ditingkatkan, Tanpa Kenaikan Iuran
Menekaer Ida Fauziyah mengatakan bahwa Permenaker No 4 tahun 2023 merupakan jawaban dari pemerintah atas permasalahan jaminan…
-
TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan…
-
BPJS Watch mengatakan uji coba implementasi aturan rawat inap baru atau KRIS harus melibatkan peserta BPJS Kesehatan agar tingkat kepuasan peserta…
-
Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumbar, mendaftarkan pekerja rentan dan non-ASN di wilayahnya ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
BPJS Kesehatan baru bisa digunakan untuk klaim perawatan dan pengobatan Covid-19 apabila Indonesia sudah dinyatakan endemi.
-
Pemkab Tangerang mendaftarkan 50 ribu lebih pegawai non-ASN dan pekerja rentan di wilayahnya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
Dalam klausul peserta BPJS Kesehatan, tidak pernah disebutkan orang kaya dan konglomerat tidak boleh dapat pelayanan.
-
BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel gandeng Kejati Sumsel untuk menangani masalah ketidakpatuhan perusahaan, khususnya dalam tunggakan iuran kepesertaan.
-
Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah ada niatan untuk memperluas cakupan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan,
-
BPJAMSOSTEK mangga dua menyerahkan 1.000 kartu peserta kepada para petani di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
-
YAYASAN Korindo Jakarta memberi bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) untuk 500 pekerja rentan melalui BPJamsostek…
-
Kerja sama kedua belah pihak yang telah terjalin dalam hal meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap program jaminan sosial BPJamsostek.
-
Penghapusan kelas tidak boleh menaikkan iuran BPJS Kesehatan. side effects pendemi membuat ekonomi rakyat hancur,
-
KEPESERTAAN jaminan sosial para pekerja sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif masih cukup rendah.
-
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani ,mengatakan DPR secara tegas menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
-
Kementerian Kesehatan untuk jangan terburu-buru menerapkan 12 kriteria dalam kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan sebab rawan digugat.
-
Skema iuran tetap mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, di mana besaran iuran bergantung dari golongan kepesertaan BPJS Kesehatan.