Pengadilan Tipikor Surabaya Gelar Sidang Kasus Suap Hakim Itong

ITONG Isnaeni Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nonaktif yang menjadi tersangka kasus dugaan suap, mulai ditahan di Rumah Tahanan Negara…

KPK kini tinggal menunggu penetapan sidang perdana dari pengadilan.

"akim yang harusnya memutus perkara terkait dengan penyalahgunaan narkoba malah ia terkena sendiri, sangat anomali," ungkap Agus

Pudjo tak membeberkan identitas hakim tersebut. Begitu juga detail penangkapan.

Dokumen itu didapatkan setelah tim penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak PN Surabaya.

Pascapenangkapan hakim Itong Isnaeni Hidayat, pelayanan di Pengadilan Negeri Surabaya berjalan lancar. Kasus yang ditangani hakim Itong dialihkan ke…

Badan Pengawasan MA mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah…

Wilayah lain dengan pengaduan terbanyak adalah DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Joko tak membeberkan jumlah laporan dari masing-masing…

Joko mengatakan KY mendukung proses penegakan hukum oleh KPK. KY juga akan mengambil peran sesuai kewenangan karena yang terjerat merupakan seorang…

KPK mengaku miris melihat Itong terjerat kasus korupsi. Apalagi, dugaan suap yang dilakukan Itong juga menjerat Panitera Pengganti Hamdan.

Nawawi mengatakan penyerahan uang itu terjadi Rabu (19/1) sekitar pukul 13.30 WIB.

KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka.

"Saya tidak pernah menjanjikan apapun, ini omong kosong!" cetus Itong

Selain Itong, KPK juga menetapkan Panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono sebagai tersangka.

"Dan itu termasuk pidana. Kalau suapnya hakim itu bisa dijerat dengan Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 12 huruf c jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang…

Paling lama, hukuman nonpalu terhadap hakim yang disanksi berat adalah 2 tahun, sedangkan yang tercepat selama 7 bulan.

Tiga hakim di jajaran peradilan Mahkamah Agung (MA) dijatuhi sanksi nonpalu atau tidak menyidangkan perkara, selama dua tahun.

"KY harus turun tangan dengan memeriksa para hakim PT Jakarta yang suka mengkorting hukuman para koruptor," desak anggota Komisi III DPR…

"Saya tidak tahu apa yang dipikirkan hakim sehingga menganulir vonis itu. Harus diusut lagi hakim itu," kata Togar,