Pemilu Ramah Koruptor

KPU RI menyatakan harus mengkaji lebih lanjut terkait soal diumumkan atau tidaknya eks koruptor yang menjadi bakal calon DPD ke publik.

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bakal calon DPD yang berstatus eks napi koruptor…

Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional JPPR, Aji Pangestu, mengemukakan nama-nama bakal calon DPD eks koruptor tersebut ditemukan di beberapa Provinsi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai seorang politikus yang terbukti korupsi di pengadilan, tidak baik bagi parpol. Namun, kata Mardani, semua…

Mardiono juga memandang Romahurmuziy sebagai aset prioritas. Selain masih muda, mantan Ketum itu juga memiliki penguasaan politik yang baik.

Afif menerangkan aturan larangan eks napi korupsi menjadi caleg akan ditungkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan caleg. Payung hukum tersebut…

Salah satu pejabat yang diperiksa berinisial TEMS selaku Sekretaris Daerah Pemkab Serang. Dua saksi lainnya berinisial HS dan TW.

MK tetap memperbolehkan eks Napi korupsi tetap nyaleg dengan syarat telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani…

Dalam forum ini para narasumber mengupas mengenai gratifikasi, baik dari kacamata hukum maupun fenomena yang ada di masyarakat.

SEBANYAK 23 narapidana (napi) kasus korupsi bebas bersyarat pada Selasa, 6 September 2022 lalu.

Indonesia ialah bangsa besar, yang sama sekali tidak kekurangan figur-figur terbaik untuk menjadi pejabat publik.

Rencana untuk kembali mengangkat 17 ASN tersebut atas alasan kemanusiaan menurutnya tidak berdasar ataupun mempunyai landasan hukum yang kuat.

Kapolri dapat menjadikan peristiwa itu sebagai momentum untuk lebih giat dan serius memberantas korupsi di internal Polri.

Ini dimungkinkan setelah Korps Bhayangkara mencabut Peraturan Kapolri (Perkap) No 14/2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap No 19/2012 tentang Organisasi…

Penempatan itu dianggap juga tak layak bagi Brotoseno, selaku mantan koruptor.

Karopenmas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengonfirmasi Brotoseno saat ini bertugas sebagai staf di Divisi TIK Polri, bukan sebagai penyidik.

KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka.

KPK tidak ingin menghalangi niat eks koruptor yang berupaya membantu pemberantasan korupsi, dengan cara berbagi pengalaman selama di penjara.

Pahala mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjemput bola. KPK ingin Emir Moeis menyerahkan LHKPN karena sudah menjadi komisaris.