Jazuli: Wali Kota Tangerang Cuci Tangan Soal Potongan Nilai Bansos

"Memang data menjadi masalah sampai 99 ribu yang belum dapat. Karena ada irisan DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Ini harus segera diselesaikan.…

Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan penurunan yang terjadi dalam postur APBD DKI tahun 2020 akibat refocusing untuk penanganan pandemi…

Ombudsman RI Jakarta Raya, meminta Dinkes DKI Jakarta dan DPRD DKI menelusuri isu soal adanya penyuntikan vaksin ketiga untuk influencer yang dilakukan…

“Untuk vaksin ketiga yang dibilang moderna, kami tidak ada dan itu tidak pernah diberikan di gedung DPRD vaksin booster atau ketiga,"

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai hari ini, Kamis (29/7), dan akan berlangsung…

Tiga anggota DPRD Jabar yakni Cucu Sugiyati, Phinera Wijaya, dan Almaida Rosa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ade Barkah Surahman.

Revisi Peraturan Daerah tentang Covid-19 yang akan menambahkab pasal pidana untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes), hanya menimbulkan masalah…

Idris juga mendorong Pemprov DKI menambah kapasitas ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp500 ribu sampai Rp50 juta rupiah hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua wanita dan seorang pria sedang berjoget diiringi lagu

“Kunci keberhasilan penanganan pandemi ini ada pada masyarakat dan pemerintah daerah. Apabila dalam 5 hari ke depan masyarakat mampu menahan…

Gubernur dan jajaran eksekutif harus menyertakan alasan dan kajian yang jelas terkait beberapa penambahan pasal.

Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco mengatakan, penyaluran Bansos Tunai bagi masyarakat terdampak perlu didukung dengan data yang terintegrasi dengan…

Ia meminta ada penanganan di tataran mikro berupa karantina wilayah dengan ketat. Karena saat ini klaster rumah tangga atau keluarga yang paling banyak.

Prosesi penyembelihan hwan kurban harus dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pemerintah daerah perlu memastikan agar warga tetap tercukupi kebutuhan pangan dan segera menyalurkan bantuan sosial sesuai data kebutuhan.

Di tengah situasi seperti sekarang, pemprov seharusnya mempermudah perizinan bagi koperasi, UMKM dan warung kelontong milik warga. 

Selain Gubernur DKI, KPK juga berencana memeriksa DPRD DKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di wilayah Munjul, Jakarta Timur.

Pasalnya ia menilai virus Covid-19 varian Delta yang saat ini menyebar di Ibu Kota sangat cepat laju penularannya.