Laporan Sumbangan Kampanye tak Dapat Digantikan

MASYARAKAT Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas menilai pemilih kehilangan referensi dalam memilih pada Pemilu 2024

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan publik dapat mengawasi secara transparan laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024

KOMISIONER KPU RI Idham Holik menyebut bahwa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sudah termuat di dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU dinilai memperlihatkan niat merusak integritas pemilu 2024.

DALAM mendukung terciptanya transparansi politik Partai Amanat Nasional (PAN) membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Jajaran kepolisian berkomitmen bakal mencegah potensi aliran dana hasil peredaran dan penjualan narkoba kepada peserta Pemilu 2024.

“Berapa sih sebetulnya yang disumbangkan, UU Pemilu ada batasannya, kalau per seorangan berapa maksimal. Kemudian corporate berapa maksimal,"

Bareskrim Polri akan melakukan pemetaan terkait adanya potensi aliran dana hasil peredaran dan penjualan narkoba kepada peserta Pemilu 2024.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana ilegal untuk kampanye…

NasDem akan segera menyiapkan RKDK sesuai permintaan dari KPU.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir fenomena transaksi digital dalam kegiatan sumbangan dana kampanye peserta Pemilu 2024.

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin tidak menyoalkan rinci tidaknya laporan dana kampanye yang diserahkan peserta Pemilu 2024

KPU akan mempertegas jerat hukum UU Pemilu dalam mencegah aliran dana jaringan narkoba untuk kepentingan kontestasi Pemilu 2024.

Publik mengkritik pemanfaatan dana reses anggota dewan sebagai dana kampanye.

HINGAR-BINGAR politik, semakin sering terdengar dalam tahapan Pemilu 2024 yang hampir setengah jalan menuju pemungutan suara.

KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana jika peserta…

Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak menemukan adanya pelanggaran dana kampanye pada pilkada 2020.

Memang sistem politik kita maju jadi pimpinan kepala daerah butuh biaya besar.