Kepmendagri Tengah Susun Pemberian dan Pemutakhiran Kode DOB

Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang selama ini terjadi…

"Jika Pemerintah ingin menunjuk pejabat sementara gubernur maka sebaiknya sosok tersebut merupakan orang asli Papua (OAP),"

Soal mekanisme revisi perubahan Undang-Undang atau kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) juga akan jadi bahasan KPU saat…

Menurut Wamendagri, kehadiran DOB bisa mengangkat harkat dan martabat warga asli Papua. Terutama, keyakinan bahwa warga setempat mampu bersaing seperti…

Pelaksanaan pilkada 2020 dari semula 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 juga dilakukan lewat Perppu.

"Penambahan DOB Papua bakal berimbas terhadap kebutuhan jajaran pengawas pemilu sekaligus tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan…

Dia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

Terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meminta rancangan beleid tersebut rampung sebelum akhir 2022. 

Sebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir…

Atas pengesahan ini Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Mesakh Mirin menyambut baik, karena dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

FMP juga mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur di bumi cenderawasih itu oleh pemerintah pusat melalui pemekaran wilayah.

Diketahui, anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 Triliun, tetapi itu di luar kebutuhan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan IKN.

Apabila revisi payung hukum Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terlambat dari tenggat waktu, KPU akan tetap mengikuti undang-undang yang tengah berlaku.

Selain itu, pemerintah juga akan membuat regulasi yang mengatur jalannya pemerintahan

Keberadaan payung hukum tersebut bernilai penting untuk menjawab kepastian mengenai penyesuaian beberapa hal, seperti jumlah kursi di DPR RI, pembentukan…

“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK."

Pembahasan revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk menyesuaikan payung hukum pelaksanaan pemilu pasca berlakunya tiga Undang-Undang (UU) Daerah Otonomi Baru…

Menurutnya, disahkannya tiga RUU DOB Papua akan semakim memperkokoh fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih dengan doktrin…

Dengan disahkannya 3 RUU DOB Papua tersebut, selanjutnya proses pemekaran 3 provinsi baru di Papua tersebut telah memiliki dasar hukum.