-
Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS
Salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan.
-
UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI memangkas berbagai macam kerumitan…
-
PUPR menganggarkan Rp13,91 triliun untuk PKT. Salah satu kegiatan PKT ialah dari bidang Cipta Karya yang ditargetkan menyerap puluhan ribu ribu tenaga…
-
Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.
-
Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.
-
Harapan pengusaha agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat…
-
Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya
-
Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode…
-
Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.
-
Gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK.
-
Pasalnya, UU ini berupaya menyederhanakan kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam melakukan bisnis di Indonesia
-
"Pemerintah itu hanya bisa menanggung sekitar 5% dari kebutuhan investasi infrastruktur, sedangkan 90% itu swasta dan 5% BUMN," kata Ferry
-
Pemerintah akan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi itu untuk mendorong reformasi struktural dan memperbaiki iklim investasi di Tanah Air.
-
Sesuai amanat UU Cipta Kerja, berbagai peraturan pelaksanaan tersebut mesti rampung tiga bulan sejak diundangkan pada November 2020 lalu atau paling…
-
Kemudahan yang diberikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, pelindungan jemaah, serta peningkatan dan penekanan aspek pengawasan.
-
Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki UU Cipta Kerja yang memberikan kenyamanan kepada para investor
-
"Kepastian perpajakan merupakan hal yang penting bagi dunia usaha. Kita betul-betul menciptakan kepastian dalam rezim ini," ujarnya
-
Bahlil diagendakan melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan eropa, seperti Verstegen, FrieslandCampina, Wavin B.V., dan Infineon.
-
Penting agar UU Cipta Kerja dapat dipahami oleh masyarakat, pemangku kepentingan dan para pelaku usaha, lewat berbagai diskusi dan sosialisasi
-
KSBI mengajukan uji formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima BAB IV UU Ciptaker terhadap UUD 1945