Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

Harapan pengusaha agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat…

Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya

Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode…

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.

Gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK.

Pasalnya, UU ini berupaya menyederhanakan kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam melakukan bisnis di Indonesia

"Pemerintah itu hanya bisa menanggung sekitar 5% dari kebutuhan investasi infrastruktur, sedangkan 90% itu swasta dan 5% BUMN," kata Ferry

Pemerintah akan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi itu untuk mendorong reformasi struktural dan memperbaiki iklim investasi di Tanah Air.

Sesuai amanat UU Cipta Kerja, berbagai peraturan pelaksanaan tersebut mesti rampung tiga bulan sejak diundangkan pada November 2020 lalu atau paling…

Kemudahan yang diberikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, pelindungan jemaah, serta peningkatan dan penekanan  aspek pengawasan.

Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki UU Cipta Kerja yang memberikan kenyamanan kepada para investor

"Kepastian perpajakan merupakan hal yang penting bagi dunia usaha. Kita betul-betul menciptakan kepastian dalam rezim ini," ujarnya

Bahlil diagendakan melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan eropa, seperti Verstegen, FrieslandCampina, Wavin B.V., dan Infineon. 

Penting agar UU Cipta Kerja dapat dipahami oleh masyarakat, pemangku kepentingan dan para pelaku usaha, lewat berbagai diskusi dan sosialisasi

KSBI mengajukan uji formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima BAB IV UU Ciptaker terhadap UUD 1945

Ongky Fachrur Rozie selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan ada sejumlah hal yang dinilai perlu dikritisi terkait UU Ciptaker.

UU Cipta Kerja yang ditandatangani presiden memuat 1.187 halaman atau sesuai dengan dokumen yang sebelumnya diserahkan pihak Istana kepada sejumlah…

Sejumlah serikat pekerja akan menyampaikan pendapat di muka umum di sekitar kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Buruh akan menyerahkan gugatan uji materiil dan uji formil UU Cipta Kerja ke MK.