Kembali Raih Opini WTP, Menkominfo: Mari Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara

Capaian ini merupakan capaian yang ke-11 kalinya berturut-turut sejak 2011. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu menjaga akuntabilitas…

Predikat WTP ini merupakan yang ke-21 kalinya diterima BMM secara berturut-turut selama 21 tahun sejak 2000. 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan indikasi dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sebesar 2,5% tahun 2021 lalu.

Menurutnya, BPK sebagai lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi

Jika anggota BPK masih dari parpol maka akan ada konflik kepentingan politik dan akses masih sulit dilakukan oleh publik

Menpora Zainudin Amali mengaku bersyukur pihaknya karena kerja sama dari berbagai pihak di Kemenpora bisa mempertahankan predikat WTP tiga tahun…

Opini WTP yang diraih ini menandai pencapaian Kementan dalam mempertahankan opini audit yang diberikan BPK selama 6 Tahun berturtut –…

LAPORAN Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021 mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

BNPT secara konsisten akan terus mempertahankan capaian ini dan melakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK telah berkontribusi untuk memastikan pengelolaan dana haji selalu berada di rel yang benar. 

Opini WTP diberikan atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang menandakan semua hal sesuai standar akuntansi pemerintahan. 

Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir, melainkan agar pemerintah mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel.

LAPORAN pengadministrasian dan keuangan tahun anggaran 2021 di 8 perangkat daerah di Pemkab Cianjur, Jawa Barat, jadi temuan tim Badan Pemeriksa Keuangan…

Ade Yasin diduga memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memberikan fasilitas dan sejumlah uang untuk membantu para auditor BPK.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan tiga rekomendasi BPK terkait penyelenggaraan Formula E dalam LHP 2019 lalu.

Awalnya pelaksanaan Formula E dilakukan selama lima tahun. Pada periode 2020 hingga 2024 yang akan datang. 

BPK memberi predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun…

Perhatikan proses pengelola keuangan dengan berpedoman pada IKPA Tahun 2022 dengan lakukan percepatan pertanggung jawaban dan percepatan…