Koordinator CBA Pertanyakan Capaian Bakamla

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat yang dipimpin Bupati Anne Ratna Mustika, kembali memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian…

Pria kelahiran Tanjung Pinang, 25 April 1956 ini pernah menjadi Wakil Ketua Komisi XI DPR pada periode 2010-2014 dan Ketua Badan Anggaran DPR…

rekomendasi dan saran perbaikan layanan dari BPK RI sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar rampung tepat waktu, dengan…

"Terpilihnya BPK sebagai Wakil Ketua Panel PBB semakin mempertegas peran aktif dan kontribusi Indonesia pada Dunia Internasional, khususnya di…

"PT Pertamina dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah, masing-masing…

Menurutnya, sumber dana investasi Asabri dari iuran anggota TNI-Polri yang terpisah dari keuangan negara.

IHPS I Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 673 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, 39 LHP kinerja, dan 20 LHP dengan tujuan tertentu.

Adapun enam kabupaten/kota yang belum mempublikasikan laporan keuangannya adalah Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Indramayu, Majalengka,…

Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty mengungkapkan, dugaan korupsi itu awalnya datang dari pernyataan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter…

Trubus menyarankan DPR memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022.

BPK-RI telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan sejak bernama Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan).

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan kejadian transfer ganda/double transfer pada insentif tenaga kesehatan (nakes).

Reaksi publik yang resisten, hingga gugatan ke PTUN Jakarta, kata Petrus, menjadi bukti pengabaian aspirasi publik.

Sebanyak 9.746.317 penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dihapus dari DTKS setelah pemadanan dengan data nomor induk kependudukan…

DPR mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost…

Opini WTP untuk Pemprov Jabar masih ada catatan. Dua kabupaten dapat opini Wajar Dengan Pengecualian.

Nyoman dinilai tidak memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 13 huruf j UU BPK.

Saat Pemut menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI, ia menyoroti anggaran penyelenggaraan Formula E dan sejumlah pemborosan

"Sudah disampaikan oleh BPK bahwa tidak ada temuan kerugian negara atau potensi kerugian negara. Bahwa tidak ada rekomendasi untuk ditunda dan…