BPJS Kesehatan Jabar dan BJB Syariah Sinergikan Program Pendanaan JKN dan PBPU

Ada 83 persen RSUD juga setuju apabila 9 dari 12 kriteria KRIS mulai berlaku di Juli 2023. Kemudian 80 persen RS vertikal setuju bila 12 kriteria KRIS…

Jumlah kepesertaan program JKN terus mengalami peningkatan. Alhasil, untuk pengelolaan layanan administrasi, hingga pemberian layanan kesehatan,…

Perlindungan yang diberikan meliputi 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pada tahap pertama perlindungan ini…

KAMPUNG Laut adalah kecamatan paling terpencil di Kabupaten Cilacap, biasa disebut ujung negeri bagian selatan, karena selatan Kampung laut merupakan…

Antrean online mampu memecah kepadatan antrean dan memangkas waktu tunggu peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan.

Kaji ulang menjadi salah satu rekomendasi Persi sesuai hasil survei kesiapan RS.

 Sebagian besar rumah sakit tidak bisa memenuhinya dan meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan KRIS.

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan digitalisasi layanan kesehatan.

"Dua desa itu meraih predikat Desa JKN, karena 100% penduduknya sudah terlindungi dalam Program JKN,"

Penghapusan kelas tidak boleh menaikkan iuran BPJS Kesehatan. side effects pendemi membuat ekonomi rakyat hancur,

UHC akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Klaten apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan pelayanan kepada peserta…

KEPESERTAAN jaminan sosial para pekerja sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif masih cukup rendah.

Salah satu tantangan adalah kesiapan sarana energi yang harga meningkat bagaimana subsidi, pengolahan, dan distribusi yang belum merata di seluruh…

Abdul Kadir optimistis di bawah pengawasanya, BPJS Kesehatan akan terus meningkatkan kapasitasnya dengan melibatkan berbagai pihak. 

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani ,mengatakan DPR secara tegas menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pasalnya, tarif INA-CBG's sudah lama tidak direvisi, yakni terakhir pada 2016 lalu. INA-CBG's merupakan acuan untuk menentukan rata-rata…

Pemerintah masih memiliki aset bersih sebanyak Rp38 triliun yang dapat digunakan untuk membiayai JKN ke rumah sakit selama lima bulan ke depan.

 Kementerian Kesehatan untuk jangan terburu-buru menerapkan 12 kriteria dalam kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan sebab rawan digugat.

Skema iuran tetap mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, di mana besaran iuran bergantung dari golongan kepesertaan BPJS Kesehatan.