Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, ini yang paling Merugikan Negara

Meski nantinya obligor atau debitur terkait mengelak, Satgas akan mengamankan aset-aset pemilik utang yang ada di dalam negeri.

Adapun sejauh ini aset yang berhasil disita berasal dari sejumlah obligor/debitur, yakni PT Timor Putra Nasional; Trijono Gondokusumo; Santoso Sumali;…

Aset terbaru yang disita ialah barang jaminan milik obligor Agus Anwar berupa tanah seluas 340 hektare di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang,…

Kaharudin Ongko merupakan Penanggung Utang kepada Negara hingga saat ini belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Obligor Bank Umum Nasional…

Pemerintah terus berupaya memulihkan kerugian negara akibat BLBI. Dalam hal ini, dengan eksekusi aset yang menjadi jaminan.

Jaminan obligor Santoso Sumali yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yakni penjualan secara…

Pegawai DJKN yang diduga terlibat hanya satu orang sedangkan lainnya pihak lain yang merupakan komplotan.

Satgas menyita aset Grup Texmaco berupa 159 bidang tanah senilai Rp1,9 triliun.

Mahfud membeberkan sejumlah pegawai DJKN Kemenkeu itu ditengarai beraksi sebelum Satgas BLBI dibentuk.

Mahfud MD mengungkap Satgas BLBI selama tujuh bulan bekerja sudah mengumpulkan Rp15,11 triliun. Nominal itu dari berbagai penyitaan aset dan uang debitur…

Satgas BLBI kembali menyita aset jaminan milik debitor BLBI. Kali ini, satgas menyita aset Grup Texmaco berupa 159 bidang tanah senilai Rp1,9…

Hasil yang telah dicapai, lanjutnya, masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab hak tagih negara atas dana BLBI mencapai Rp110,45…

Sebelumnya, pembatasan hak keperdataan para obligor sudah pernah disunggung oleh Menkeu Sri Mulayani.

Mahfud memaparkan saat ini Satgas BLBI sudah berhasil menyita tanah para obligor dengan luas seluruhnya 1.312 hektare.

PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) berharap dengan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kasus BLBI segera tuntas dan uang negara…

Ketentuan hukum tersebut sudah tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Oktober 2005 No.1348 K/ Pdt/ 2004.

Serangkaian upaya hukum yang dilakukan seperti pemblokiran, penyitaan aset debitur dan obligor.

"Enggak ada, enggak ada penyitaan. Orang enggak ada utangnya kok," kata Tommy.

Pemerintah memastikan bakal menempuh jalur hukum untuk menangani aset-aset BLBI yang dialihkan menjadi perumahan oleh para obligor.