RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg

Di waktu yang sama pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di DPR.

Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.

Pihak pemerintah bakal membuat parameter bentuk pelecehan seksual non-fisik tersebut.

Jadwal pembahasan RUU TPKS akan dimulai dengan pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022, dan raker terakhir pengambilan…

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dalam diskusi daring Rakyat Menagih DPR Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditargetkan diambil keputusan pada 5 April 2022 mendatang.

Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

SEJARAH telah menuliskan momentum Kebangkitan Nasional sebagai tonggak yang memisahkan antara zaman lama dan zaman baru.

Pemerintah juga telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisi DIM RUU TPKS ke DPR.

Berdasarkan pandangan tiap fraksi yang disampaikan, delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses lebih lanjut dan satu fraksi yang meminta…

ANGGOTA Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut menantang semua fraksi di DPR RI, untuk menuntaskan pembahasan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan…

Achmad Baidowi menegaskan mayoritas fraksi di DPR telah menyampaikan sikap bahwa RUU TPKS akan disahkan di sidang paripurna menjadi usulan…

Kepala Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan RUU Migas akan menjadi inisiatif DPR, sehingga masuk salah satu RUU yang akan dibahas pada tahun…

RANCANGAN Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi upaya perlindungan kepada perempuan dan anak, terutama pada korban kekerasan seksual.…

KEKERASAN dalam bentuk apa pun dan dilakukan siapa pun ialah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus segera dihapuskan.

Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR.

Kedua RUU tersebut merupakan usulan pemerintah. Ada 12 RUU usulan pemerintah dari total 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022.

Willy menjelaskan bahwa setiap fraksi terus membangun komunikasi politik guna mencapai kesepakatan terkait RUU TPKS.

Willy Aditya mengatakan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dibahas oleh fraksi-fraksi yang akan dilihat catatan pentng efektivitas teknis pembahasan.