Baleg Siap Bersihkan Pasal Multitafsir di UU ITE

Saat ini, DPR tengah menunggu surat dari Kemenkumham terkait rencana memasukkan revisi Undang-Undang ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Revisi terbatas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UU ITE, menurut Willy Aditya, patut disambut baik oleh DPR.

DPR menargetkan dapat menyelesaikan 30% dari total target 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021.

WACANA pemisahan pilres dan pileg masih menjadi polemik. DPR rencananya akan merevisi UU pemilu pemisahan pelaksaan pileg dan pilres tersebut

DESAIN keserentakan pemilu dipastikan menjadi salah satu klausul yang akan masuk dalam revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berkaca dari Pemilu 2019, banyak wacana memisahkan pilpres dan pileg. Salah satu pertimbangannya ialah beban kerja petugas pada pelaksanaan pemilu.

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Beberapa di antaranya yakni RUU Penyiaran, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Pemilihan Umum (RUU),

Tidak bisa dimungkiri saat ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya ditempatkan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.

Kita memprioritaskan RUU 2020.

Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.

Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (PKS) sudah diusulkan sejak 2016 silam.

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menjelaskan perbaikan salah ketik UU Ciptaker akan dilakukan melalui mekanisme Distribusi II.

UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak mengatur dengan tegas perbaikan undang-undang setelah diundangkan

KESALAHAN pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden masih dapat diperbaiki. DPR dapat melakukan legislative review terhadap UU tersebut…