-
Pemisahan masih Dievaluasi
WACANA pemisahan pilres dan pileg masih menjadi polemik. DPR rencananya akan merevisi UU pemilu pemisahan pelaksaan pileg dan pilres tersebut
-
DESAIN keserentakan pemilu dipastikan menjadi salah satu klausul yang akan masuk dalam revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Berkaca dari Pemilu 2019, banyak wacana memisahkan pilpres dan pileg. Salah satu pertimbangannya ialah beban kerja petugas pada pelaksanaan pemilu.
-
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.
-
Beberapa di antaranya yakni RUU Penyiaran, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Pemilihan Umum (RUU),
-
Tidak bisa dimungkiri saat ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya ditempatkan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.
-
Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.
-
Kita memprioritaskan RUU 2020.
-
Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.
-
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
-
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
-
RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (PKS) sudah diusulkan sejak 2016 silam.
-
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
-
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menjelaskan perbaikan salah ketik UU Ciptaker akan dilakukan melalui mekanisme Distribusi II.
-
UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak mengatur dengan tegas perbaikan undang-undang setelah diundangkan
-
KESALAHAN pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden masih dapat diperbaiki. DPR dapat melakukan legislative review terhadap UU tersebut…
-
Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial
-
"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
-
DPR, Senin (5/10/2020), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU.
-
Sedari awal, buruh memang telah mendapatkan tempat spesial dalam telaah politisideologis yang memungkinkan mereka selalu ambil bagian dalam dinamika…