6 Rekomendasi JKP3 untuk RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

Persoalan yang paling menonjol dalam RUU ini adalah masih menggunakan energi berbahan dasar fosil yang masih menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia.

Informasi terkait kunker itu diketahui dalam surat dari Pimpinan Baleg dengan Nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 yang beredar di kalangan media. 

Baleg DPR RI menerima berbagai masukan dari Pemprov Sulteng dan organisasi perangkat daerah (OPD), terkait RUU Energi Baru dan…

Komisi II DPR RI sebagai pengusul RUU dianggap telah optimal dalam melakukan evaluasi terkait rujukan dasar hukum yang mengatur tentang provinsi.

WAKIL Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menyebutkan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah satu tahun lebih diselesaikan…

Pemerintah diminta mempertimbangkan daya kemanfaatan dan efektivitas rumusan norma berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirubah menjadi  RUU TPKS tetap seharusnya tetap menjadi pijakan hukum bagi hak korban KS dan keluarganya.

Insiden kebakaran hebat yang melanda Lapas Kelas I Tangerang menunjukkan bahwa revisi UU PAS sebagai hal yang mendesak.

Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi faktor pemberat hukuman pidana, yang diatur dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sempat menggantung karena Komisi VIII DPR ternyata memutuskan untuk menarik diri sebagai pengusul

Dalam penyusunan RUU PKS, Baleg DPR diharapkan mempertahankan atau mengadopsi usulan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual.

Baleg DPR akan gelar rapat pimpinan untuk mengevaluasi Prolegnas 2021 yang berisi 33 Rancangan Undang-undang (RUU), selain itu akan menyusun agenda…

Berbeda dengan periode pembahasan RUU PKS pada 2019 lalu, pihaknya optimisi RUU ini dapat segera dibahas karena dukungan sosial dan politik semakin…

Wakil ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan baik dari pemerintah maupun DPD belum ada yang mengusulkan untuk mengevaluasi Prolegnas Prioritas…

Awalnya, evaluasi Prolegnas 2021 direncanakan pada Juni ini. Namun, dibutuhkan kesepakatan anggota Baleg secara utuh agar rapat bisa terlaksana.

Sesuai mekanisme kerja, maka Baleg akan menunggu draf revisi UU ITE yang akan disampaikan oleh pemerintah untuk kemudian dikaji lagi esensinya

Saat ini, DPR tengah menunggu surat dari Kemenkumham terkait rencana memasukkan revisi Undang-Undang ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Revisi terbatas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UU ITE, menurut Willy Aditya, patut disambut baik oleh DPR.

DPR menargetkan dapat menyelesaikan 30% dari total target 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021.