-
RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg
Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
-
Di waktu yang sama pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di DPR.
-
Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.
-
Pihak pemerintah bakal membuat parameter bentuk pelecehan seksual non-fisik tersebut.
-
Jadwal pembahasan RUU TPKS akan dimulai dengan pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022, dan raker terakhir pengambilan…
-
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dalam diskusi daring Rakyat Menagih DPR Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP.
-
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditargetkan diambil keputusan pada 5 April 2022 mendatang.
-
Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
-
SEJARAH telah menuliskan momentum Kebangkitan Nasional sebagai tonggak yang memisahkan antara zaman lama dan zaman baru.
-
Pemerintah juga telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisi DIM RUU TPKS ke DPR.
-
Berdasarkan pandangan tiap fraksi yang disampaikan, delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses lebih lanjut dan satu fraksi yang meminta…
-
ANGGOTA Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut menantang semua fraksi di DPR RI, untuk menuntaskan pembahasan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan…
-
Achmad Baidowi menegaskan mayoritas fraksi di DPR telah menyampaikan sikap bahwa RUU TPKS akan disahkan di sidang paripurna menjadi usulan…
-
Kepala Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan RUU Migas akan menjadi inisiatif DPR, sehingga masuk salah satu RUU yang akan dibahas pada tahun…
-
RANCANGAN Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi upaya perlindungan kepada perempuan dan anak, terutama pada korban kekerasan seksual.…
-
KEKERASAN dalam bentuk apa pun dan dilakukan siapa pun ialah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus segera dihapuskan.
-
Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR.
-
Kedua RUU tersebut merupakan usulan pemerintah. Ada 12 RUU usulan pemerintah dari total 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022.
-
Willy menjelaskan bahwa setiap fraksi terus membangun komunikasi politik guna mencapai kesepakatan terkait RUU TPKS.
-
Willy Aditya mengatakan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dibahas oleh fraksi-fraksi yang akan dilihat catatan pentng efektivitas teknis pembahasan.