-
Menkeu: APBN 2023 Gambarkan Optimisme sekaligus Kewaspadaan
Pelaksanaan anggaran tahun depan akan diupayakan untuk hati-hati demi menghindari, atau setidaknya menekan dampak buruk dari ketidakpastian di tahun…
-
Sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
-
Rencana penghapusan daya 450 volt ampere (VA) masih dikaji kembali oleh DPR RI sehingga kebijakan itu tidak akan diambil dalam waktu dekat.
-
Banggar DPR pun terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi…
-
DANA desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa mulai tahun 2023, sebagaimana instruksi Presiden Jokowi maksimal 3%.
-
Sebab, beberapa bulan lalu, pemerintah telah mengusulkan penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 dan telah disetujui oleh Banggar DPR.
-
Naiknya berbagai harga komoditas, lanjut Said, mendorong pertumbuhan sektor pertambangan yang tumbuh 4 persen (yoy)
-
“Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat dengan…
-
Pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi seperti pertalite…
-
Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
-
Usulan pemerintah itu sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia, yang semakin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP).
-
Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat…
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, pihaknya mendorong kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2022 untuk mendukung ketahanan pangan…
-
Dinamika pasar keuangan dapat berdampak pada perekonomian nasional. Terlebih kebijakan tapering off berasal dari ekonomi raksasa, yakni Bank Sentral…
-
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Menkeu langsung menegaskan bahwa isu pemerintah tidak membayar insentif nakes sebagai hoaks.