Kejati Kalbar Selamatkan Aset Pemda Senilai Rp2,7 Triliun

Faktor yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat yang juga…

Kemendagri mendorong pemda segera menyusun dan menetapkan persa mengenai pengelolaan barang milik daerah 

Pemda diminta menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD), khususnya daerah yang belum menetapkan.

SEMANGAT Pemerintah Kabupaten Lembata, NTT menjadikan 10 ritus budaya yang ditampilkan saat kegiatan eksplorasi budaya 2022, sebagai aset budaya Takbenda,…

Hingga saat ini A masih menjabat sebagai Camat di Muara Bangkahulu.

KEJAKSAAN Negeri Manggarai Barat (Mabar) telah menetapkan tiga tersangka dalam pengelepan  aset tanah Pemda seluas 3,3 Ha di Desa Batu Cermin,…

KABUPATEN Sorong, Papua Barat, kini memiliki perpustakaan daerah yang memadai.

Dari total 494 lahan milik pemda, 327 telah disertifikasi, 167 lahan belum disertifikasi. Ada lahan sudah bersertifikat pun bermasalah. Ada

Untuk meningkatkan kemampuan SDM pertanian, dibutuhkan kinerja yang maksimal dalam kelembagaan.

Mendikbudristek mengungkapkan masih banyak formasi pada seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kosong terutama di daerah…

PEMKAB Sikka, Nusa Tenggara Timur membangun laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) dengan nilai anggaran sebesar Rp5,6 Miliar. Adanya labkesda ini…

LaNyalla menambahkan, terbengkalainya aset pemerintah bahkan hingga berpindah tangan ke pihak lain, bisa terjadi karena kurang baiknya pengelolaan.

Pasar itu dibangun mengunakan dana APBN alokasi dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal senilai Rp4 miliar lebih.

KPK juga menemukan adanya aset milik Pemkot Bengkulu berupa mesin dan kendaraan senilai Rp11,136 miliar yang saat ini keberadaannya tidak jelas.

Berkas milik orang nomor satu di Manggarai Barat itu merupakan yang terakhir dilimpahkan oleh Kejati NTT kepada JPU.

PEMPROV Sumut menargetkan proses sertifikasi terhadap 1.550 persil aset tanah yang belum selesai sampai awal 2021 akan rampung pada 2024.

Kegiatan ini merupakan program penataan aset pemerintah yang diinisisasi KPK karena banyak pengelolaan aset negara yang belum tertib dan rentan dikorupsi.

Manajer PLN Unit Pelaksana Proyek Papua, Donald Silaen, menyampaikan apresiasi yang besar kepada pihak BPN Jayapura.

Pemanfaatan aset tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di masa pandemi covid-19, bersinergi bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe dan…