KPU Pahami Alasan Pemerintah Tak Cairkan Anggaran Pemilu 2024 Sesuai Pagu

Masyarakat khawatir anggaran pemilu yang belum cair sepenuhnya akan menimbulkan kegaduhan dan membuka spekulasi penundaan pemilu 2024.

Pemerintah menurunkan sebanyak Rp1,2 triliun untuk melaksanakan berbagai tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022, jumlah itu masih kurang Rp4,3 triliun,…

Menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan…

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal agenda pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hasyim pun berharap Kemenkeu dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui…

"Nanti KPU akan menyampaikan berapa sesungguhnya anggaran 2024 yang diperlukan. Kemudian yang sudah disiapkan berapa, yang disetujui berapa, yang…

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut proses administrasi dan penelaahan anggaran tambahan berlangsung tanpa ada kendala.

Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun atau kurang Rp5,6 triliun.

Diketahui, anggaran Pemilu untuk tahun 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun.

Ketua Bawaslu Muhammad Fajar menjelaskan mengenai usulan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar pada 2024.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Imran mengatakan pihaknya hanya bisa membantu mendorong Kemenkeu agar segera mencairkan…

"Ya, kami sampai saat ini sangat yakin, pemerintah mendukung penuh kelancaran pelaksanaan pemilu serentak 2022, kami sangat yakin itu,"

Ia mendorong dilakukannya digitalisasi pemilu untuk menekan biaya Pemilu 2024 yang sudah disepakati.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan Ad Hoc,…

KPU berencana melakukan konsinyering pada 21-23 April untuk menindaklanjuti RDP, terkait anggaran Pemilu 2024.

KPU tengah penyisiran pos anggaran yang bisa dilakukan efisiensi. 

Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan penyelenggara akan mengkaji ulang anggaran mana yang urgen atau penting dan tidak terlalu penting.

KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di…