Plh Gubernur Papua Mengaku Belum Tahu Ada Blokir Anggaran

Pj Gubernur Banten Al Muktabar menekankan agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2023 dilaksanakan…

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan anggaran untuk atlet pada setiap cabang olahraga menjelang Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2023…

Anggaran untuk menjaga taman nasional diungkap Komisi IV DPR RI yakni 1 tahun untuk 1 hektare Rp5.500

Bank Indonesia (BI) diminta jelaskan perbedaan antara asumsi pada Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2023 dengan di asumsi makro dan…

Konsensus kementerian keuangan dan kementerian kesehatan untuk berkolaborasi serta memperluas mandat gugus tugas presidensi sebelumnya.

LAMANYA Pembahasan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng bukan disebabkan ketidakhadiran Gubernur Ganjar Pranowo dalam rapat…

 Selain itu, total dana sebesar Rp23 miliar untuk perjalanan dinas biasa DPRD Kota Bekasi dianggap sebagai krisis empati dari wakil rakyat.

KOMISI II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp26 miliar.

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat mengalokasikan Rp9,2 miliar dari dana transfer umum (DTU) untuk perlindungan sosial dampak inflasi.

PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai program efisiensi. Hingga Juli 2022, Pertamina mampu menghemat biaya operasional sekitar Rp6 Triliun.

BEBAN APBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, cenderung makin berat. Kondisi tersebut tak terlepas terjadinya berbagai pengurangan besaran dana transfer…

Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 telah memberi pelajaran bahwa duplikasi anggaran di sektor kesehatan bisa diefisiensikan.

Untuk tahun, PUPR membutuhkan biaya Rp5,4 triliun dan pada di 2023 memerlukan anggaran Rp20,8 triliun dan sisanya di 2024.

KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

BEBAN anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif cukup berat.

Masyarakat khawatir anggaran pemilu yang belum cair sepenuhnya akan menimbulkan kegaduhan dan membuka spekulasi penundaan pemilu 2024.

Menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan…

KPU membutuhkan anggaran yang belum cair untuk mendukung tahapan yang sudah berjalan. 

LAPORAN Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021 mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).