Jimly : Evaluasi Total UUD untuk Perbaikan

Menko Polhukam Mahfud MD menilai usulan amendemen sebagai hak bernegara setiap warga negara. Amendemen yang dicetuskan itu bisa disebabkan oleh…

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan…

MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.

KETUA MPR, Bambang Soesatyo, menyebut jajarannya sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

PROPOSAL atau usulan perbaikan konstitusi yang mampu memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat harus dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Ketua MPR mengklaim sudah mengkaji lebih dalam tentang amandemen UUD 1945.

PRESIDEN merupakan kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia. Tugas dan wewenang Presiden tercantum dalam UUD 1945.

Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.

AMANDEMEN ke-5 konstitusi oleh MPR RI yang rencananya ditargetkan selesai tahun ini, harus melibatkan keterlibatan rakyat langsung.

LaNyalla Mattalitti berpendapat wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir harus  menjadi momentum untuk melakukan koreksi…

Adi menilai pembahasan amandemen justru beresiko melenceng dari sekedar pembahasan penambahan kewenangan MPR terkait PPHN

Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.

Amendemen UUD 1945 bukan sesuatu yang tabu. Tapi perubahan konstitusi mesti berlandaskan pada desakan dan keinginan rakyat, bukan elite

Hal itu dipaparkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurut dia amendemen UUD 1945 bukanlah hal yang tabu terlebih mekanismenya diatur dalam Pasal…

Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.

Ia mengatakan seluruh peserta rapat memang membahas evaluasi ketatanegaraan, namun bukan pada struktur undang-undang dasar

berbagai kalangan menyangsikan apabila amendemen konstitusi hanya dilakukan secara terbatas.

Saat ini, semua pihak lebih baik berkonsentrasi menuntaskan masalah covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk

Tidak ada urgensi negara untuk melakukan amandemen UUD 1945 pada saat ini.