DPC Peradi Jaksel Tegaskan Muscab 2023 Sah Sesuai AD/ART

Kiai Masyhuril mempertanyakan judicial review ini, karena dalam persoalan penyelidikan korupsi oleh Kejaksaan, tidak berdiri sendiri.

Data yang dipakai pihak panitia acara itu buatan mereka sendiri dan entah diperoleh dari mana. Panitia juga menyalahi ketentuan atau aturan dari DPN…

Sebelum mekanisme aklamasi, terdapat 4 kandidat calon yang mendaftar.

sebagai pelaku gerakan reformasi, Pergerakan Advokat Indonesia menyerukan untuk melanjutkan gerakan reformasi atau reformasi jilid II.

“Bukan untuk kepentingan Peradi kita atau pribadi kita sendiri, tetapi ini untuk kepentingan pencari keadilan.”

Koordinator Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan gugatan tersebut bakal "memandulkan" pemberantasan kasus korupsi di…

Kejaksaan adalah lembaga permanen yang keberadaannya diatur dengan undang-undang. Sehingga tidak seharusnya kewenangannya dikurangi.

Ketua Umum DPN Peradi SAI Juniver Girsang menegaskan, momentum halal bihalal membuktikan bahwa para advokat di Indonesia memiliki kekompakan dan soliditas.

Dalam uji materi UU, ada pihak yang mendesak penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Memamahi UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum

Pelapor mengadukan oknum pengacara inisial NR, yang diduga kongkalikong dengan tersangka kasus ini, Tedy Agustiansjah, guna menyamarkan aset KSP Pracico

"Tidak semua transaksi dalam jumlah besar itu pencucian uang. Ini bahaya. Yang bisa memutuskan apakah itu pencucian uang atau bukan, hanya hakim."

Seorang advokat dituntut terus menambah wawasan dan meningkatkan untuk menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin terus berkembang.

Wali Kota Jaktim Muhammad Anwar menyambut baik upaya jajaran pengurus DPC Peradi Jaktim untuk melakukan edukasi hukum kepada warga agar mereka sadar…

PKPA, pengangkatan, dan penyumpahan advokat dari organisasi di luar Peradi merupakan pelanggaran hukum.

Wacana multibar yang digaungkan sejumlah pihak adalah sebuah langkah mundur karena tidak ada satu pun di dunia ini menganut sistem tersebut.

Malaysia sama seperti Indonesia dan berbagai negara lainya, yakni menganut wadah tunggal (single bar) organisasi advokat.

Kegelisahan yang tinggi dalam diri Triweka melihat ketidakadilan dan ketidakberdayaan masyarakat kecil ketika berhadapan dengan hukum,

Jika multibar atau lebih dari satu organisasi advokat, maka ketika advokat dipecat dari satu organisasi akan pindah ke organisasi lain.