30 October 2020, 15:27 WIB

Tiongkok: Kehadiran Pompeo di Indonesia Bentuk Provokasi


Nur Aivanni | Internasional

DUTA Besar Tiongkok Xiao Qian turut bicara mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia. Ia menyebut Mike telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok. Juga, memprovokasi hubungan Tiongkok-Indonesia dan mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan.

"Tiongkok menentang keras hal ini. Tindakan dan pernyataan keliru Pompeo belakangan ini telah semakin menyingkapkan intensi buruk AS, sekaligus menggarisbawahi adanya problem serius di dalam internal AS sendiri," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs Kedubes Tiongkok.

Ia menyebut AS adalah provokator 'Perang Dingin Baru'. Menurutnya, adalah pilihan historis sekaligus pilihan rakyat yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok menjadi pemandu rakyat Tiongkok dalam melangkah pada jalur perkembangan yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok sendiri.

Tiongkok, sambungnya, berkomitmen untuk membangun kerja sama bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Tiongkok juga berkomitmen untuk tidak mengekspor ideologinya ataupun mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Namun AS justru meluncurkan apa yang disebut 'Perang Dingin Baru', memprovokasi pertentangan ideologi, dan membangkitkan 'revolusi berwarna' di berbagai belahan dunia. AS juga secara brutal mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka bagi dunia," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut AS adalah penyebar super 'virus politik'. Dikatakannya, Tiongkok berpegang pada prinsip 'rakyat dan keselamatan jiwa adalah prioritas utama' dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pandemi covid-19 yang ilmiah dan efektif, dengan cara yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Tiongkok, lanjutnya, juga gencar menggalang kerja sama internasional untuk menangani pandemi, serta aktif membangun komunitas kesehatan umat manusia.

Baca juga: Hikmahanto: Kunjungan Pompeo untuk Beri Pesan ke Tiongkok

Sementara itu, sambung dia, para politisi AS menjalankan kebijakan 'kepentingan politik sendiri adalah prioritas utama', telah meremehkan pandemi dan mengabaikan sains, sehingga mengakibatkan penyebaran wabah yang lepas kendali.

"AS sedang menyebarkan 'virus politik', menimpakan kesalahan kepada pihak lain, menyerang WHO tanpa alasan yang rasional, dan bahkan keluar dari keanggotaan WHO. Tindakan AS ini telah mengganggu kerja sama global untuk menangani pandemi," terangnya.

AS, sambungnya, adalah penghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia. Inisiatif 'Belt and Road' yang diprakarsai Tiongkok, katanya, bertujuan untuk mewujudkan keuntungan bagi semua pihak, dengan berlandaskan pada prinsip konsultasi bersama, pembangunan bersama, dan berbagi manfaat bersama, keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi.

"Inisiatif ini telah mendapat tanggapan dan dukungan dari seratus lebih negara dan organisasi internasional. Banyak proyek dalam insiatif ini, misalnya Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, telah membawa manfaat nyata bagi negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia. Sebaliknya, pemerintah AS menjalankan prinsip 'America First', melakukan proteksionisme perdagangan dan perundungan perdagangan, serta membelokkan rantai industri global," tuturnya.

AS, lanjut dia, juga menggunakan kebijakan perdagangan unilateral untuk menekan negara-negara tertentu. Aksi AS tersebut, menurutnya, telah mengganggu sistem perdagangan multilateral dan tatanan ekonomi internasional, menghambat perkembangan normal negara-negara di dunia, serta menghalangi upaya menggalang kerja sama dan keterbukaan global.

Baca juga: Politik Luar Negeri yang Konsisten Sebabkan RI Mitra Penting AS

AS juga dikatakannya adalah negara peretas terbesar di dunia. Tiongkok, kata dia, telah mengajukan Inisiatif Keamanan Data Global demi keamanan jaringan internet dunia. Huawei, ZTE, dan berbagai perusahaan Tiongkok lainnya sudah melakukan kontribusi nyata bagi perkembangan infrastruktur telekomunikasi global.

Sebaliknya AS, sambung dia, demi melindungi hegemoni teknologi dan kepentingan monopolinya sendiri, telah menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan Tiongkok secara sewenang-wenang.

Ia juga menyebut AS adalah pencipta penderitaan bagi dunia Muslim. Konstitusi Tiongkok, kata dia, melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin. Tiongkok adalah sahabat tulus bagi dunia Muslim, yang senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina.

"Sebaliknya, pemerintah AS justru menerbitkan 'Muslim Ban' (larangan bagi Muslim untuk masuk AS), mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan 'revolusi berwarna' di sejumlah negara Muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain tanpa alasan valid. Semua ini mendatangkan instabilitas, konflik, perpecahan, dan penderitaan berkepanjangan bagi dunia Muslim," terangnya.

Selain itu, kata dia, AS adalah faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok, disampaikannya, telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, mendorong kerja sama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat.

"Sedangkan AS, demi kepentingan hegemoni maritimnya, justru tidak pernah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS. Demi kepentingan geopolitiknya, AS juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer, dan menciptakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Ini adalah pendorong terbesar bagi militerisasi Laut Tiongkok Selatan, dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan," katanya.

Ia juga menyebut AS adalah perusak kerja sama regional. 'Strategi Indo-Pasifik' yang dicetuskan AS, menurutnya, penuh nuansa konfrontasi militer dan mentalitas Perang Dingin. Strategi tersebut, katanya, berupaya membangun sesuatu yang disebut sebagai sebuah 'NATO' baru versi kawasan Indo-Pasifik, yang akan dipimpin oleh AS sendiri.

Langkah tersebut, menurutnya, bertentangan dengan semangat kerja sama yang saling menguntungkan di Asia Timur, menyerang posisi sentral dan kepemimpinan ASEAN dalam urusan regional, sekaligus merusak momentum positif kerja sama Asia Timur yang telah berlangsung sekian lama.

"Sejumlah politisi AS harus menghentikan kebijakan keliru yang bermusuhan terhadap Tiongkok. Mereka juga harus berhenti memprovokasi dan mengintervensi hubungan kerja sama bersahabat antara Tiongkok dengan negara-negara lain di kawasan, berhenti mengganggu perdamaian dan stabilitas regional, serta berhenti menginjak-injak keadilan internasional. Kalau tidak, semua upaya mereka itu hanya akan berakhir dengan kegagalan total," tandasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT