29 October 2020, 16:12 WIB

BI: Negara OKI Harus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

APABILA terintegrasi dengan digitalisasi, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Potensi itu perlu dikembangkan, khususnya oleh negara yang tergabunng dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Bank Indonesia pun mendorong setiap negara anggota OKI untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah berbasis digital.

Mengingat, setiap negara anggola OKI mempunyai keunggulan dan potensi ekonomi masing-masing. Sehingga, perlu dibangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Baca juga: Realisasi Keuangan Syariah Baru 8,5%, Wapres: Potensi Masih Besar

“Beberapa kerja sama yang bisa dilakukan, seperti rantai nilai halal internasional dan layanan pembayaran lintas batas timbal balik,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng dalam diskusi virtual, Kamis (29/10).

Selain itu, negara anggota OKI harus melakukan kolaborasi dalam pengendalian risiko di ranah digital. Dengan begitu, pengembangan yang dilakukan tidak berlawanan dengan tujuan ekonomi dan keuangan syariah.

Negara anggota OKI dapat membangun kolaborasi dengan membentuk Cybersecurity Resillience and Information Sharing Platform (CRISP). Langkah itu bisa mengadopsi program yang dibangun bank sentral di kawasan Asia Tenggara.

Tidak kalah penting, lanjut dia, penguatan lliterasi ekonomi dan keuangan syariah. Sugeng berpendapat literasi sebagai aspek fundamental yang perlu diperkuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Pengembangan Ekonomi Syariah Butuh Komitmen

Pada akhir Maret 2020, BI menerbitkan Indeks Literasi Ekonomi Islam Indonesia 2019. Indeks tercatat sebesar 16,3%, dengan skala hingga 100%. Artinya, ada peluang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan.

Sugeng juga berharap negara anggota OKI tidak tertinggal dengan negara lain, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pasalnya, negara dengan populasi Muslim yang tergolong minim, justru terlihat lebih unggul mengembangkan instrumen berbasis syariah.

Misalnya, Thailand dan Korea Selatan, yang menaruh perhatian besar pada pengembangan pariwisata ramah Muslim. Thailand mendeklarasikan negaranya sebagai negara dapur halal dunia. Adapun Korea Selatan menyatakan sebagai negara tujuan wisata ramah muslim dunia.(OL-11)

BERITA TERKAIT