29 October 2020, 08:59 WIB

Mahfud: Kita Wajib Jaga Warisan Sumpah Pemuda


Cahya Mulyana | Humaniora

MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan sejumlah makna di balik peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Semangat para pemuda pada 1928 harus terus mengakar dan menjadi pelecut dalam memajukan dan membangun bangsa.

"Kewajiban kita adalah menjaga warisan Sumpah Pemuda dan kemerdekaan Indonesia ini dengan melakukan pembangunan, antara lain, dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan) dan memberantas kemiskinan (ekonomi) serta politik kesehatan untuk membangun kesejahteraan umum. Allahu Akbar," tegas Mahfud dalam akun media sosialnya, @mohmahfudmd, Rabu (28/10).

Menurut dia, generasi muda merupakan tulang punggung dalam berbagai hal, mulai perjuangan atas kolonial hingga menguasai ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Maka, peran generasi muda tidak boleh padam namun sebaliknya terus menjadi motor penggerak pembangunan.

Baca juga: Kowani : Sumpah Pemuda juga Momen Perjuangan Perempuan

Ia pun menyampaikan peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-92, 1928-2020, harus diresapi semua pihak. Pasalnya, capaian yang bernilai paling tinggi dari pejuangan bangsa Indonesia adalah sumpah dan tekad untuk bersatu dalam keberagaman yang kemudian dijalin dalam dasar dan ideologi negara, Pancasila.

Setelah 92 tahun pemuda Indonesia bersumpah dampak yang muncul sangat terasa hingga kini.

"Kita mengalami banyak kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu tugas berat kita adalah menegakkan hukum dan keadilan yang harus diakui masih terseok," ujarnya.

Ia menjelaskan buah dari tekad dan komitmen para pemuda pada 1928 yang dilengkapi kemerdekaan telah mampu menumbuhkan angka kesejahteraan. Tongkat estafet kepemimpinan bangsa dapat menekan angka kemiskinan.

"Dengan segala kekurangannya kita terus berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada masa kolonial hampir 100% kita miskin, akhir pemerintahan Bung Karno berkurang menjadi sekitar 54%, akhir Orde Baru menjadi 18%, era reformasi akhir pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi 10,8% dan akhir periode I Jokowi menjadi 9,1%," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT