29 October 2020, 02:05 WIB

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan sikap partisan aparatur sipil negara (ASN) hanya dapat direfleksikan dalam bilik suara di tempat pemungutan suara (TPS). Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara, ia menegaskan ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya.

“Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil dimana hak pilih betul-betul diwadahi,” ujar Tjahjo saat menjadi pembicara dalam webinar Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, Selasa (27/10).

Kesadaran tersebut menurutnya menjadi perhatian penting dalam penegakan netralitas ASN, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Tjahjo mengatakan potensi gangguan netralitas justru terkadang datang dari individu ASN itu sendiri.

“Mereka selalu berdalih posisi ASN itu dilematis, maju kena mundur kena, netral pun kena. Barangkali sebenarnya tidak demikian karena aturannya sudah jelas,” terangnya.

Tjahjo menguraikan ada empat kategori area yang sering dilanggar ASN dalam Pilkada. Kategori pertama, sebelum pelaksanaan tahapan pilkada seperti memasang baliho dan ikut dalam kegiatan partai politik. Kategori kedua, ikut deklarasi dalam deklarasi bakal calon kepala daerah, di media sosial, dan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan mengerahkan ASN lain.

Kategori ketiga, terlibat dalam penetapan calon kepala daerah dengan cara ikut dalam kegiatan kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye, atau membagikan berita mengenai calon kepala daerah di media sosial. Sedangkan, kategori keempat tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih, yakni ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih.

Tjahjo menerangkan, pada 10 September 2020, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. SKB yang ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tersebut merupakan pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap dapat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dimasa Pilkada serentak 2020.

Ia berharap melalui keputusan bersama tersebut, ASN di tingkat pusat dan daerah dapat berkomitmen untuk menegakkan netralitas, mengawal pelaksanaan demokrasi di setiap tahapan serta menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak 2020. (R-1)

BERITA TERKAIT