28 October 2020, 20:25 WIB

Megawati: Kader PDIP Cari Nafkah di Partai Siap-siap di OTT KPK


Agus Utantoro | Politik dan Hukum

KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memperingatkan para kadernya bahwa partai politik adalah alat perjuangan. Bukan tempat untuk mencari nafkah.

"Kalau mencari nafkah di partai, dipastikan akan dijebloskan (ke penjara) oleh KPK," pesan Megawati, saat peresmian Kantor DPD PDI Perjuangan DIY di Badran, Kota Yogyakarta, Rabu (28/10).

Mereka-mereka yang selama ini menjadi kader PDI Perjuangan, ungkap Megawati, yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap aturan PDI Perjuangan dipastikan akan dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. "Jangan main-main lho,
saya ini Ketua Umum lho," tegasnya.

Menurut Megawati, mereka yang dua muka atau tidak mengikuti aturan PDI Perjuangan juga akan dipecat. "Kalau tidak sesuai dengan aturan partai ya dipecat, sudah ada yang dipecat, kalau tidak terima, saya tunggu gugatannya. Tapi ternyata tidak, artinya mereka memahami mengapa dipecat," ungkap Megawati yang dihadirkan secara virtual.

Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan agar jajaran PDI Perjuangan baik DPD mapun DPC, yang selama ini belum memiliki kantor sendiri, segera melakukan upaya untuk memiliki kantor termasuk dengan cara bergotongroyong.

Dikatakan, kepemilikan kantor itu nantinya berada di tangan DPP dan untuk perubahan kepemilikan harus mendapat persetujuan. "Menjual asset termasuk kantor untuk kepentingan pribadi, tidak bisa. Kalau itu dilakukan pasti akan terkena masalah pidana," ujarnya.

Ia mengemukakan keberadaan kantor maupun asset partai tidak hanya untuk kepentingan sekarang saja tetapi untuk selamanya sepanjang partai ini ada. Dia memastikan sepanjang NKRI ada, maka PDI Perjuangan harus tetap ada.

"Kalian semua tetap mencintai PDI Perjuangan. Kalau semua mencintai PDI Perjuangan maka partai ini akan tetap ada, siapa pun yang memimpin nantinya," pesannya.

Dalam pidato yang disampaikan secara virtual itu, Megawati juga mengatakan, beberapa waktu lalu, terjadi demo yang ricuh. Demo tersebut, lanjutnya, telah merusak banyak fasilitas umum termasuk halte yang dibangun dengan biaya yang cukup mahal.

"Berapa biayanya? Rp3 miliar," katanya. Megawati sempat menanyakan biaya pembangunan halte tersebut kepada Djarot Syaiful Hidayat yang duduk di sampingnya.

Yang menjadi lucu, lanjut Megawati, mereka yang berdemo dan merusak namun tidak mau diproses hukum oleh polisi. (OL-13)

Baca Juga: Lamanya Hasil Tes Swab di Karawang Bikin Warga Ngamuk

BERITA TERKAIT