28 October 2020, 20:22 WIB

Ini Penjelasan Daniel Soal Pemberian 15 Sepeda Lipat ke Istana


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

CEO Damn! I Love Indonesia Daniel Mananta memberikan klarifikasi terkait pemberian belasan sepeda lipat di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa hari lalu. Daniel menyatakan sepeda yang diberikan bukan untuk Presiden Joko Widodo maupun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Sepeda itu untuk KSP bukan untuk Pak Moeldoko, beritanya sangat simpang siur. Saya tegaskan 15 sepeda ini juga bukan untuk Bapak Presiden Jokowi yang terhormat," kata Daniel dalam konferensi pers secara daring bersama Moeldoko, Rabu (28/10) malam.

Daniel mengaku terkejut terkait pemberitaan yang menyebut 15 sepeda tersebut diberikan untuk Presiden Jokowi. Daniel menyatakan sepeda-sepeda itu ditujukan ke KSP sebagai lembaga. Pemberian ke KSP untuk meminta dukungan sepeda buatan dalam negeri.

"Saya cukup terkejut pertama kali nama saya dan Pak Jokowi ada di sebuah headline (pemberitaan). Benar seperti kata Pak Moeldoko jangan sampai ini jadi polemik karena niat kami melihat lembaga KSP adalah lembaga yang tepat untuk kami berikan 15 sepeda untuk men-support produk dalam negeri," kata Daniel.

Sebelumnya, Daniel dan CEO PT Roda Maju Bahagia Hendra menyerahkan 15 sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda di kantor KSP yang diterima oleh Moeldoko, Senin (26/10).

Baca juga : Ini Klarifikasi istana soal Sepeda dari Daniel Mananta

Moeldoko menyatakan ada kesalahan pemahaman terkait informasi sebelumnya yang menyebut sepeda tersebut untuk Presiden Jokowi. Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan pemberian sepeda itu bukan untuk dirinya sebagai pribadi namun ditujukan kepada KSP.

"Itu kesalahan pemahaman, jadi saya meluruskan sekarang," imbuh Moeldoko.

Ia pun mengatakan sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan pemberian sepeda itu bukan tergolong gratifikasi lantaran bukan ditujukan kepada perorangan. Moeldoko mengatakan KSP tetap melaporkan pemberian sepeda itu ke KPK demi transparansi.

"Saya sudah konsultasi ke Direktur Gratifikasi di KPK. Petunjuk beliau, (pemberian) untuk lembaga bukan gratifikasi. Tapi kalau ditujukan ke Moeldoko atau nama (perorangan) harus segera dilaporkan gratifikasi. Kami juga tidak mau berbuat salah, semua yang kita lakukan transparan," ucapnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT