27 October 2020, 15:20 WIB

Komnas HAM: Hak Menyatakan Berpendapat Tercederai


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan adanya fenomena penyempitan ruang untuk berpendapat bagi warga negara. Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyebutkan, fenomena ini bukan hanya terjadi kepada masyarakat sipil, melainkan juga kepada media massa. 

“Laporan dari berbagai pihak ke Komnas HAM termasuk jurnalis sudah menyampaikan hak menyatakan berpendapat tercederai,” katanya saat diskusi publik bertajuk ‘Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin’ secara daring, Selasa (27/10).

Ia menyebutkan, pihaknya mendapatkan laporan masyarakat, termasuk jurnalis, sering mendapatkan serangan ketika menyatakan pendapatnya. Yang semakin parah, ungkapnya, serangan ini tidak hanya dilakukan instrumen negara, namun juga kelompok yang ada dalam masyarakat. “Kalau ini terus didiamkan akan mengganggu kualitas demokrasi di Indonesia yang sangat bergantung kepada kualitas kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Baca juga : Surat Jalan Palsu, Hakim juga Tolak Eksepsi Prasetijo dan Anita

Senada dikatakan Sosiolog UGM Najib Azca yang menyebutkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sangat minim prestasi, namun banyak notasi dalam menjalankan HAM di Indonesia. Hal ini, ungkapnya, sebagai konsekuensi dari pola pembangunan Jokowi yang lebih melayani kebutuhan investasi dan pembangunan. “Akibat menitikberatkan investasi, Jokowi mengurangi perhatian terhadap isu ham dan demokrasi,” ujarnya.

Wakil Kordinator Kontras Feri Kusuma menilai saat ini tidak ada harapan untuk bicara hak asasi manusia di Indonesia. Apalagi, tambahnya, berdasarkan laporan yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden tidak membicarakan sama sekali isu demokrasi dan HAM. “Laporan itu hanya bicara investasi dan pembangunan,” katanya.

Yang paling mengenaskan, Jokowi ternyata tidak berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan. "Ini terbukti tidak satu kasus pun pelanggaran HAM berat masa lalu yang selesai. Para aktor yang anti kritik mendapat tempat di rezim Jokowi,” ucapnya. 

Sementara itu, Peneliti Elsam Blandina Lintang Setianti menambahkan, bentuk lain penyempitan kebebasan berpendapat yang dilakukan selama rezim Jokowi yaitu kriminalisasi terhadap pelaku kritik. Kriminalisasi ini, ungkapnya, bukan hanya menimpa masyarakat umum melainkan juga akademisi. “Praktik ini menyebabkan orang takut mengemukakan pendapatnya,” ujarnya. (P-5)

BERITA TERKAIT