27 October 2020, 14:25 WIB

67 Orang Ditahan Imbas Demo UU Ciptaker


Siti Yona Hukmana | Megapolitan

SEBANYAK 2.667 orang ditangkap imbas demontrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) berujung ricuh pada Kamis, 8 Oktober, Selasa, 13 Oktober dan Selasa, 20 Oktober 2020. Sebanyak 143 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari 143 orang itu, 67 orang kita tahan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).

Nana mengatakan 143 orang yang ditetapkan tersangka itu terbukti melakukan pelemparan, perusakan, hingga pembakaran di sejumlah fasilitas publik. Mereka yang tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Khusus 67 tersangka yang telah ditahan, polisi membagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang masuk kategori pelaku lapangan. Para pelaku lapangan ini, kata Nana, berperan merusak sejumlah fasilitas publik. Mereka kedapatan membakar dan merusak sejumlah tempat, salah satunya gedung Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) di Sarinah, Jakarta Pusat.

Baca juga : PSBB Transisi II Jakarta, Ada 1.294 Pelanggaran Protokol Kesehatan

"Pertama, kelompok pelaku lapangan yaitu yang melempar, merusak, membakar di beberapa TKP seperti gedung di ESDM, halte busway, dan pos polisi," beber Nana.

Sementara kelompok kedua, lanjut Nana, adalah pelaku yang menggerakkan massa untuk berbuat rusuh. Mereka terbukti mengunggah dan menyebarkan hasutan di media sosial dan secara langsung untuk merusuhkan demo penolakan UU Ciptaker.

"Kelompok dua, pelaku yang menggerakkan, dimana kelompok yang mengadu, memposting, menyebarkan dan mengajak demo rusuh melalui medsos dan ajakan langsung," tutur jenderal bintang dua itu.

Tersangka yang aksi di lapangan tergabung dalam WhatsApp Group (WAG). Sementara tersangka penggerak memprovokasi melalui langsung dan media sosial Instagram @panjang.umur.perlawanan dan akun grup Facebook Sekolah Tenik Menengah (STM) se-Jabodetabek.

Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal 212, 218, 170 dan 406 KUHP.  (OL-2)

 

BERITA TERKAIT