25 October 2020, 11:25 WIB

Pemerintah Akui Birokrasi Dana Transfer Berliku


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMERINTAH mengakui birokrasi transfer dana dari pusat untuk daerah memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Evaluasi dan perbaikan telah dilakukan melalui regulasi yang baru.

"Ya betul, praktik ini umum terjadi akibat birokrasi dipersulit dan Kemendagri akan membantu pemerintah daerah mengentaskan persoalan ini," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar kepada Media Indonesia, Minggu (25/10).

Tingginya tingkat kesulitan itu membuka praktik suap, seperti yang terungkap dalam kasus Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. "Praktek itu yang memaksa pemerintah daerah terpaksa harus bernegosiasi," terangnya.

Guna mengentaskan persoalan ini, kata dia, pemerintah telah memperbaiki regulasinya dan tercantum dalam aturan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. "Maka sejalan dengan UU Ciptaker yang akan tindaklanjuti dengan sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lainnya," ujarnya.

Ia pun menyarankan dalam aturan turunan itu birokrasi di tingkat pusat mesti lebih sederhana ketimbang sebelumnya. Kewenangan pusat perlu lebih banyak dibagi kepada pemerintah tingkat I atau provinsi.

"Saran saya birokrasi di pusat yang harus banyak dipangkas, cukup diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Organisasi birokrasi pemerintahan pusat di perkecil seperti di Jepang yang hanya memiliki beberapa kementerian/lembaga saja," paparnya.

Korupsi

Hal itu, kata dia, selain menekan praktik korupsi akibat birokrasi yang berbelit juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah. "Apalagi Indoensia yg luas ini sejauh mungkin diserahkan ke daerah. Sejalan dengan pasal 18 UUD 1945 dan prinsip otonomi daerah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. Budi merupakan tersangka suap Rp700 juta terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018.

Suap itu diberikan kepada mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Pada Agustus 2017 dalam sebuah pertemuan, Budi meminta bantuan Yaya untuk peningkatan Dana DAK Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dari tahun sebelumnya. Yaya pun berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya tersebut.

Pemberian pertama sebesar Rp200 juta dilakukan setelah adanya komitmen dari Yaya yang akan memprioritaskan dana kepada Kota Tasikmalaya tersebut.

Selanjutnya pada Desember 2017, setelah Kementerian Keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah termasuk di dalamnya untuk Pemkot Tasikmalaya, Budi diduga kembali memberikan uang kepada Yaya melalui perantaranya sebesar Rp300 juta.

Baca juga : Airlangga Pastikan Golkar Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh Yaya, kemudian pada Tahun Anggaran 2018 Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK Tahun Anggaran 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp29,9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp19,9 miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp47,7 miliar.

Selanjutnya pada April 2018, Budi kembali memberikan uang Rp200 juta kepada Yaya yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut. Dengan demikian, total suap yang diberikan Budi kepada Yaya adalah Rp700 juta.

Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan Budi sebagai tersangka pada 26 April 2019. KPK pun telah menahan Budi selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Gedung ACLC (Gedung KPK lama) terhitung sejak 23 Oktober 2020 sampai 11 November 2020.

Budi merupakan tersangka ketujuh dalam kasus pengurusan DAK tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Enam orang tersebut, yakni mantan Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin dari unsur swasta/perantara, mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Kemudian, swasta/kontraktor Ahmad Ghiast, mantan Anggota DPR RI 2014-2019 Sukiman, dan Pelaksana Tugas dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Natan Pasomba. (P-5)

BERITA TERKAIT