24 October 2020, 03:15 WIB

Wali Kota Pekalongan Ketinggalan Kereta


Akhmad Safuan | Pilkada

SATU lagi petahana di pantura Jawa Tengah tertinggal kereta di terminal Pilkada 2020. Sekalipun menjabat Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pekalongan yang berhasil mendapatkan perolehan kursi kedua terbesar di daerah yang dipimpinnya, Saelany Mahfudz harus menerima realitas politik.

PKB yang periode lalu mengusungnya duduk di kursi Wali Kota Pekalongan mengalihkan dukungan kepada Ketua DPRD Kota Pekalongan Balgis Diab yang berpasangan dengan Moch Machrus Abdullah.

Pesona Balqis Dian lebih kuat menarik PKB untuk bergabung. Dengan bergabungnya PKB dalam koalisi, istri mantan Wali Kota Pekalongan, Basyir Achmad, ini semula digadanggadang akan melawan kotak kosong.

Saat itu, semua partai kecuali PDIP dan Hanura sepertinya sudah berhasil dirangkul erat, yakni Partai Golkar (9 kursi) yang juga merupakan partainya Balqis, PKB (7), PPP (4) PKS (3), PAN (3), Gerindra (2), dan NasDem (1 kursi).

Jumlah kekuatan koalisi pendukung Balqis- Machrus di DPRD Kota Pekalongan mencapai 29 kursi. Dengan ketersedian kursi DPRD Kota Pekalongan sebanyak 35 maka tidak ada lagi tempat bagi calon lain untuk melawan. PDIP hanya memiliki 5 kursi dan Hanura (1) sehingga kurang 1 kursi lagi untuk mengusung calon. Akan tetapi, jangan pernah menganggap pintu rumah politik bisa digembok.

Dunia politik seperti kancah persilatan. Jurus ampuh selalu ada bagi yang mau berkarya. Sehari menjelang pendaftaran paslon ke KPU Kota Pekalongan, PAN dan PPP melepaskan diri dari genggaman koalisi.

Mereka bergabung dengan PDIP dan Hanura untuk mengusung Ahmad Adzan Arslan Djunaidi-Salahudin. Ahmad Adzan merupakan Wakil Wali Kota Pekalongan. Gabungan keempat partai mengantongi 13 kursi dan sudah lebih dari cukup untuk mengusung paslon.

Ketua DPRD versus wakil wali kota akan menjadi pertarungan seru di kancah politik Kota Pekalongan. Realitas tersebut mau tidak mau harus diterima Wali Kota Pekalongan Saelany Mahfudz.

Saelany mengaku pasrah dan kini fokus menyelesaikan tugas sebagai kepala daerah di sisa waktu hingga 2021. Ia tahu diri bahwa Balqis Diab memiliki kekuatan besar untuk berlaga dan memenangi pertarungan.

 

MI/Akhmad Safuan

Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekalongan bersama staf dan relawan melaksanakan gerak jalan bersama dalam rangka sosialisasi Sadar Pilkada yang digelar di Pekalongan, Jawa Tengah, pekan lalu.

 


Kekuatan

Popularitas dan kekuatan calon untuk memenangi pilkada merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan partai mengusung seseorang. Kedua hal itu dimiliki Balqis sehingga Saelany tidak mau meratapi kepergian kereta yang sudah melaju cepat.

“Setelah menyelesaikan tugas sebagai Wali Kota Pekalongan, saya akan kembali terjun ke bisnis yang sempat terbengkalai yakni mengelola biro haji dan umrah serta perusahaan rice mill,” cetusnya, pekan lalu.

Saelany merasa selama menjadi Wali Kota Pekalongan dalam empat tahun ini, dirinya telah menjalankan berbagai program pembangunan untuk kemajuan masyarakat setempat.

Karena itu, ia mengharapkan calon kepala daerah yang terpilih pada 9 Desember 2020 dapat menyelesaikan hal-hal yang sedang berjalan dan meningkatkan agar lebih baik lagi.

Selain program ekonomi, sosial, dan budaya, Saelany mengaku telah menuangkan pemikirannya dalam mengatasi rob lewat pembangunan pintu air raksasa yang dibiayai oleh APBN. Begitu juga pembangunan pelabuhan onshore serta pembuatan kawasan wisata air.

Ia meminta Pekalongan sebagai kota religius, aman, tenteram, dan rahmat tetap dipertahankan. “Saya titip budaya sarung agar tetap dipertahankan,” pesannya.

Meskipun tidak lagi menjadi kepala daerah, bagi Saelany bukan berarti semua telah berakhir. Keluarga memang mengingatkan dirinya agar lebih memiliki waktu bersantai di usia 65 tahun. Namun, dirinya memilih tetap akan produktif agar ritme perjalanan hidup berlangsung dinamis.

Menyikapi tertinggalnya Wali Kota Pekalongan yang juga merupakan ketua partai dalam Pilkada Serentak 2020, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Wijayanto, menyatakan hal itu karena sistem politik di Indonesia masih sentralisasi. Restu pengurus pusat partai sangat penting dan menentukan.

Selain itu, tidak kalah pentingnya, ungkap Wijayanto, kinerja bagus petahana juga menjadi kunci yang dibuktikan melalui elektabilitas atau hasil polling.

Dari situ diketahui apakah petahana masih memiliki popularitas tinggi untuk diminati warganya kembali memimpin daerah tersebut. “Parpol melihat sejumlah indikator untuk mengusung calonnya, antara lain kinerja dan popularitas,” imbuhnya.

Petahana yang gagal maju kembali di pilkada, demikian Wijayanto, mungkin karena performanya biasa saja dan tidak populer. Kedua faktor tersebut berdampak pada pertimbangan partai yang tidak lagi tertarik memberikan tiket sekalipun petahana merupakan ketua partai di daerah tersebut. (N-1)

Sumber: KPU/Tim Riset MI-NRC

BERITA TERKAIT