23 October 2020, 05:40 WIB

Erwin Aksa Melenggang


(LN/UL/CS/MY/YH/N-3) | Nusantara

PENGUSAHA asal Makassar, Sulawesi Selatan, Erwin Aksa, bebas dari ancaman sanksi. Kasus kampanye hitam dan pencemaran nama baik yang diduga ia lakukan akhirnya dihentikan.

“Laporan dari kubu pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi tidak cukup bukti. Kasus kami berhentikan setelah melakukan pemeriksaan kedua, tadi malam,” ujar Komisioner
Bawaslu Makassar, Zulfi karnaen, kemarin.

Erwin Aksa yang menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando dilaporkan tim Danny-Fatma.

Pernyataannya bahwa selama menjadi wali kota, Danny banyak janji, minim eksekusi, dinilai menyerang kehormatan dan merugikan.

Erwin yang merupakan keponakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dilaporkan ke polisi dan Bawaslu. Ia diduga melakukan pelanggaran pidana pemilihan dan pencemaran nama baik. Namun, Bawaslu mementahkannya.

“Putusan ini akan disebarkan di media sosial dan papan pengumuman,” tambah Zulfi karnaen.

Di Indramayu, Jawa Barat, Ketua Umum Asosiasi Kuwu, Tarkani, juga dilaporkan karena diduga mendukung salah satu calon pasangan. Kemarin, ia datang ke kantor Bawaslu untuk memberikan klarifi
kasi.

“Ini proses klarifi kasi. Bawaslu tengah melakukan upaya pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiel atas laporan dugaan pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Nurhadi.

Ia mengajak para kepala desa di wilayah itu untuk menyukseskan pilkada dengan bersikap netral. “Ada ancaman pidana jika aparat desa tidak netral.”

Di Jawa Barat, Bawaslu menemukan adanya 119 kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye.

“Dari delapan kabupaten dan kota yang menggelar pilkada, pelanggaran terbanyak terjadi di Kabupaten Bandung,” tutur anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zaki Hilmi.

Sementara itu, Bawaslu Bengkulu memilih melakukan pencegahan pelanggaran pilkada dengan membentuk desa antipolitik uang. Lokasi pertama ialah Desa Tanjung Baru, Kinal, Kabupaten Kaur.  “Desa antipolitik uang memotivasi warga menolak prinsip ada uang ada suara,” kata anggota Bawaslu Dodi Hermansyah.

Dia berharap langkah awal ini akan segera meluas dengan bertambahnya desa yang berkomitmen menolak politik uang. (LN/UL/CS/MY/YH/N-3)

BERITA TERKAIT