22 October 2020, 17:50 WIB

Pemerintah Komit Pulihkan Permintaan dan Penawaran


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi


MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong normalisasi sisi permintaan dan penawaran untuk memulihkan perekonomian nasional. Itu sebabnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diupayakan bergulir optimal dan dilanjutkan tahun depan.

“Langkah pemerintah untuk terus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional akan terus dilakukan. Karena program PEN menentukan tidak hanya dari sisi daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan diterjemahkan dalam bentuk konsumsi, namun juga dari sisi kegiatan ekonomi dunia usaha yaitu dari sisi investasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 secara virtual, Kamis (22/10).

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Bergantung Keberhasilan Penanganan Covid-19

Sisi permintaan dalam struktur perekonomian nasional, kata Sri Mulyani, amat berperan penting lantaran berkontribusi hingga 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengerek kembali tingkat konsumsi masyarakat yang saat ini berada di bawah tekanan pandemi covid-19.

Pelemahan konsumsi terlihat sejak triwulan II yang minus 5,5% dan di saat yang sama konsumsi pemerintah belum optimal menambal penurunan konsumsi masyarakat. Bahkan, belanja pemerintah di triwulan II turut melemah hingga minus 6,9% dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Oleh karena itu di dalam tugas kita pada 2020 dengan dilihat angka inflasi yang relatif lebih rendah dari yang ditargetkan, itu menggambarkan bahwa sisi permintaan perlu untuk terus didorong,” tutur Sri Mulyani.

Upaya mendorong konsumsi itu, kata dia, dilakukan pemerintah dengan menggarkan perlindungan sosial dalam progam PEN sebesar Rp203,9 triliun. Itu ditujukan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), porgram Kartu Prakerja hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta.

Pararel dengan gelontoran bansos itu, pemerintah juga mengambil langkah lain sebagai penunjang pemulihan ekonomi. Salah satunya kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga untuk membangun ketahanan pangan melalui Food Estate.

“Kami berharap bahwa APBN dalam waktu yang hanya sekarang tinggal dua setengah bulan bisa betul-betul dimaksimalkan untuk bisa meningkatkan pemulihan ekonomi terutama dari sisi demand,” imbuh Sri Mulyani.

“Apabila demand mulai meningkat maka kita juga harus terfokus kepada Sisi supply-nya sehingga pada akhirnya target inflasi akan tetap pada tingkat yang kita inginkan. Dengan begitu, ada kepastian harga yang stabil dan bagi sisi permintaan karena mereka menganggap daya belinya tetap terjaga,” sambung dia.

Merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami deflasi berturut-turut selama 3 bulan atau dalam satu triwulan. Tercatat deflasi terjadi pada Juli sebesar 0,10%, 0,5% di Agustus dan 0,5% di September 2020. Kepala BPS Suhariyanto kala itu menuturkan, deflasi selama satu triwulan itu merupakan cerminan dari melemahnya daya beli masyarakat.

Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan pemerintah dengan melanjutkan agenda reformasi ekonomi. Sebab, dukungan fiskal dan moneter yang dilakukan tidak akan sanggup menopang pemulihan pascapandemi covid-19.

“Oleh sebab itu adanya sekarang langkah-langkah reformasi yang sangat konkret di bidang lendidikan, kesehatan, belanja negara akan dilengkapi dengan adanya omnibus law (UU Cipta Kerja) yang sudah disetujui DPR. Kita berharap ini akan merupakan langkah untuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia sehingga dari sisi produktivitas kompetitif akan meningkat,” jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, jika upaya pemerintah itu berjalan dengan lancar,  agenda pemulihan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bendahara negara juga memastikan akan mengelola keuangan negara secara hati-hati dan terukur untuk mencapai target pembangunan dan pemulihan yang telah ditetapkan. Ani bilang, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain guna memastikan kebijakan anggaran yang dilakukan dapat berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan K/L lainnya agar kita mampu terus menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit akibat krisis covid ini dan sekaligus membangun kembali ekonomi kita secara lebih kuat,” tuturnya. (Mir/A-1)

BERITA TERKAIT