21 October 2020, 01:50 WIB

Refleksi 15 Tahun Pilkada


Sofian Munawar Pendiri Ruang Baca Komunitas | Pilkada

DIHITUNG dari pilkada pertama pada 2005, Pilkada 2020 ini merupakan tahun ke-15 penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Teringat 15 tahun lalu, menjelang penyelenggaraan Pilkada 2005, saya diundang P2P-LIPI dalam kapasitas sebagai peneliti Demos Jakarta.

Saat itu saya mempresentasikan 'geliat' repolitisasi kalangan civil society organisation (CSO) dan gagasan saya mengenai 'demokrasi asimetris dalam pilkada'. Meskipun jarum sejarah sudah beranjak 15 tahun, kedua isu itu tampak masih relevan didiskusikan. Termasuk dan terutama di saat pilkada harus tetap dilaksanakan, di tengah wabah pandemi covid-19.

 

Buah simalakama

Pilihan untuk menunda atau tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 memang merupakan pilihan sangat sulit. Menurut hemat saya, masalah utama sejatinya harus dikembalikan kepada esensi visi, misi, dan orientasi demokrasi kita, yaitu kesejahteraan rakyat.

Kalau penundaan pilkada justru akan mendekatkan pada visi-misi dan orientasi harapan kesejahteraan, dan keselamatan warga, pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda! Pun sebaliknya, jika pelaksanaan pilkada justru lebih mendekatkan serta memastikan pencapaian visi-misi dan orientasi demokrasi akan tercapai, pilihan untuk melanjutkan pilkada harus terus kita dukung.

Namun, tentu saja dukungan itu dengan sejumlah prasyarat yang ketat. Terutama, ketaatan pada protokol kesehatan. Jika pilihan ini yang diambil, tahapan berikutnya ialah bagaimana para penyelenggara (KPU dan Bawaslu) menyiapkan ragam kreasi dan inovasi agar pilkada berjalan sesuai dengan target dan harapan tanpa menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan, yang jauh lebih utama ketimbang surat suara.

Untuk itu, penyelenggara pilkada, terutama KPU, harus menyiapkan ragam terobosan secara inovatif. Penggunaan surat suara digital, model-model kampanye virtual, efektivitas dan efisiensi TPS atau tempat pemungutan suara. Jadi, tidak terjadi banyak kerumunan saat pemungutan suara, dan hal-hal teknis lainnya, dapat kita buat simulasinya secara efektif dan inovatif.

 

Demokrasi asimetris

Selain persoalan teknis pemilihan, ada hal yang lebih esensial dalam pilkada, yaitu perspektif kita tentang pilkada dalam konstelasi demokrasi secara lebih makro. Secara prosedural, pilkada itu sejatinya tidak lebih dari salah satu cara atau prosedur teknis saja dari proses sirkulasi politik lokal secara demokratis. Sementara itu, prinsip yang menjadi substansinya ialah terjaminnya hak politik warga untuk memilih dan dipilih secara demokratis.

Sebagaimana kita pahami bahwa prinsip dasar demokrasi sering kali dilekatkan pada beberapa hal pokok, seperti partisipasi, popular control, transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kesetaraan. Dalam konteks ini, pilkada hanyalah salah satu model dari kontestasi politik elektoral di tingkat lokal.

Sebagai sebuah model, pilkada tentu tidak perlu kaku dan monolitik. Pilkada dapat diselenggarakan melalui pemilihan langsung, sistem perwakilan, atau dapat juga melalui model permufakatan seperti penetapan dan rotasi.

Mengenai ragam model pemilihan kepala daerah, sejatinya kita sudah punya banyak varian contoh. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, mekanisme sirkulasi kekuasaan tidak dilakukan melalui pilkada langsung. Tidak juga melalui mekanisme perwakilan DPRD. Namun, itu melalui mekanisme penetapan dan hasilnya terbukti tidak bermasalah. Rakyat Yogyakarta menerima proses demokrasi model itu secara legowo.

Demikian pula di Papua dan Aceh. Munawar (2005) mencatat bahwa di sejumlah distrik di Papua, pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat disandingkan dengan sistem noken, dan itu pun diterima masyarakat secara luas. Secara legal-formal bahkan model sirkulasi elite itu telah diakomodasi dalam UU Otsus Papua.

Demikian pula di Aceh, proses politik demokratik pemilu dan pilkada dapat berjalan seiring-sejalan bersamaan dengan implemetasi UU Pemerintahan Aceh (UU PA), yang mengakomodasi keberadaan partai lokal. Hal itu pun terbukti dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Bahkan, di DKI Jakarta pun pelaksanaan pilkada tidak didasarkan pada UU Pilkada, tetapi lebih mengacu ke UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Masih banyak contoh lain praktik-praktik demokratik yang merupakan local genuine berkenaan dengan model-model sirkulasi elite di aras lokal. Semua itu menggambarkan khazanah kita dalam berdemokrasi. Karena itu, menurut hemat saya, wacana mengenai 'demokrasi asimetris' perlu didorong secara lebih terbuka dan serius.

Namun, perlu saya garis bawahi di sini bahwa wacana 'demokrasi asimetris' yang saya maksudkan bukan seperti yang diusulkan Mendagri Tito Karnavian tentang perlunya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antardaerah dengan basis democratic maturity index.

Dalam konteks ini, Mendagri menilai perlu dibedakan pelaksanaan pilkada berdasarkan 'tingkat kedewasaan demokrasi'. Menurut Tito, bagi daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung dapat diterapkan. Namun, jika di daerah itu penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni, pilkada digelar secara tidak langsung.

Konsepsi 'demokrasi asimetris' mestinya tidak dibangun di atas asumsi adanya 'high class, low-middle class' seperti di atas. Asumsi dasar demokrasi justru harus dibangun dari perspektif kesetaraan. Karena itu, kemajemukan yang muncul dalam praktik 'demokrasi asimetris' harus ditafsirkan sebagai ragam khazanah yang muncul dari kultur, modalitas sosial, dan sejarah yang panjang. Dengan kekayaan model 'demokrasi asimetris' itulah kita merayakan pilkada dengan gembira.

BERITA TERKAIT