21 October 2020, 01:25 WIB

Cegah Depresi akibat PJJ


Syarief Oebaidillah | Humaniora

PEMANGKU kepentingan pendidikan sudah saatnya untuk lebih serius melihat kecenderungan rasa jenuh yang diderita pelajar karena pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Peran orangtua dan sekolah menjadi sentral agar anak bisa beraktivitas positif di tengah suasana pandemi covid-19. Adanya kasus bunuh diri seorang siswi SMA di Gowa, Sulawesi Selatan, baru-baru ini, yang diduga depresi menghadapi PJJ menjadi peringatan keras dan butuh solusi terkait dengan pembelajaran yang tepat.

Menurut praktisi pendidikan, Heru Purnomo, guru dan orangtua harus berkoordinasi setiap hari dalam masa PJJ. Hal ini dilakukan untuk memantau dan menghilangkan potensi depresi akibat proses pembelajaran yang belum menuju kenormalan (baru).

Heru yang juga Kepala SMP Negeri 52 Jakarta ini mengaku jika PJJ sangat menjemukan bagi seluruh warga pendidikan. Bukan hanya siswa, melainkan juga guru dan orangtua. Untuk itu, ia menyarankan komunikasi seluruh pihak harus dibangun dan berjalan lancar setiap harinya.

“Pertama, koordinasi guru bidang studi dan wali kelas dalam pelayanan pembelajaran setiap hari,” ujar Heru kepada Medcom.id, kemarin. 

Dari situ akan terpantau berbagai kendala yang bisa menjadi bahan masukan pihak sekolah untuk dicarikan solusinya. “Kami di SMPN 52 mengadakan rapat dengan pengurus komite untuk kemudian tatap muka virtual dengan semua orangtua siswa,” jelas Heru.

Orangtua diandalkan untuk melihat, memperhatikan, dan merasakan kendala anak kemudian disampaikan kepada pihak sekolah. Terpisah, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan sudah saatnya diadakan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan PJJ selama 8 bulan ini.

Diakui, ada kecenderungan PJJ yang dipandu guru belum maksimal dan mengalami berbagai kendala. Lebih jauh, P2G berpandangan evaluasi PJJ harus terlebih dahulu dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah (pemda) sebelum menyelenggarakan evaluasi dan penilaian berbentuk asesmen nasional (AN) saat pandemi ini.


Asesmen nasional

Untuk diketahui, pemerintah berencana akan menyelenggarakan AN sebagai pengganti penghapusan ujian nasional. Namun, belum dipastikan apakah tahun ini jadi dilaksanakan.

Menurut Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Evy Mulyani, sosialisasi intensif AN dilakukan kepada kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, kanwil, Kemenag, kepala LPMP/BP-Pauddikmas.

Selain itu, khusus kepada kepala bidang dinas pendidikan, lingkungan Kemenag, dan ketua MKKS seluruh Indonesia. Ia menjelaskan AN merupakan pelaksanaan Pasal 57 ayat 1 UU Sisdiknas yang menyatakan perlunya evaluasi untuk pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas serta Pasal 59 ayat 1 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. (H-1)
 

BERITA TERKAIT