20 October 2020, 13:40 WIB

KPK Temukan Alokasi JPS Tinggi di Daerah yang Gelar Pilkada


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tingginya alokasi untuk jaring pengaman sosial di daerah yang melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hal tersebut menjadi titik rawan pelanggaran politisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Calon petahanan mengalokasikan APBD dana untuk jaring pengaman sosial. Ada daerah yang tinggi sekali untuk penanganan covid-19 begitu kita cek ternyata pilkada, padahal orang yang positif covid-19 rendah," ujar Firli dalam acara Webinar Nasional Pembekalan Seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (20/10). Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, dan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Firli menjelaskan, dari 271 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 58 di antaranya menganggarkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk penanganan pandemi covid-19 di atas 40% dari total APBD. Selain itu, pada daerah yang kepala daerahnya berpotensi maju kembali yakni di 31 daerah, alokasi untuk jaring pengaman sosial melebihi 50% di atas APBD. Bahkan, ujarnya, ada 6 daerah yang mengalokasikan JPS melebihi 75% dari total APBD.

Menurutnya temuan KPK, dapat menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pilkada. Disampaikan Firli, berdasarkan survei yang dilakukan KPK pada tiga kali penyelenggaraan pilkada, yakni 2015, 2017, dan 2018. Ditemukan realitas masifnya korupsi yang dilakukan kepala daerah.

"Pada 2018 menjadi kasus tertinggi yang tertangkap. Setidaknya 30 kali kepala daerah tertangkap dengan 132 tersangka. Ini menjadi keprihatinan kita," paparnya.

Baca juga : Bawaslu Akui Ada Calon Petahana yang Politisasi Bansos

Ia memaparkan permasalahan biaya politik pilkada yang tinggi menjadi alasan kepala daerah terpilih melakukan korupsi. Hal itu terlihat dari wawancara mendalam yang dilakukan KPK terkait pelaksaan pilkada sebelumnya. Firli menjabarkan, terdapat gap antara biaya pilkada dengan kemampuan harta calon kepala daerah yang dicantumkan dalam laporan harta pasangan calon.

"Jauh sekali dari biaya yang dibutuhkan untuk pilkada biaya pilkada. Untuk menang pilkada dari indepth interview, untuk Bupati biayanya Rp5-10 miliar, untuk menang Rp65 miliar, sementara hartanya Rp18 Miliar. Itu minus," papar Firli. Oleh karenanya tidak heran, survei terbaru KPK, menunjukkan 82,3% calon kepala daerah menyatakan uang untuk maju berkontestasi dibiayai oleh pihak ketiga (donatur).

"Kok mau orang membantu? Kita survei lagi, karena ada janji akan memenuhi permintaan dari pihak ketiga. Artinya calon kepala daerah sudah menggadaikan kekuasaanya pada pihak yang membiayai pilkada, kalau itu terjadi sudah terntu ada korupsi dan berhadapan dengan masalah hukum," terang Firli.

Pada survei yang dilakukan, 75,8% calon kepala daerah pada 2015 menyatakan siap membantu memenuhi permintaan donatur. Hal serupa juga terjadi pada pilkada 2017, 82, 24% calon kepala daerah menyatakan demikian. Lalu pada pilkada 2018, calon kepala daerah yang menyatakan bersedia memenuhi permintaan donatur angkanya naik menjadi 83,80%. Firli juga memaparkan data kasus korupsi yang menjerat kepala daerah yang ditangani KPK selama periode 2004-2020. Kasus terbanyak yang menjerat kepala daerah ialah penyuapan (704 kasus), pengadaan barang dan jasa (224 kasus), penyalahgunaan anggaran (48 kasus), tindak pidana pencucian uang (36 kasus), pungutan (26 kasus), perizinan (23 kasus), dan merintangi proses KPK (10 kasus).

"Sebanyak 26 dari 34 provinsi sudah terjadi kasus korupsi yang ditangani KPK," tukasnya. (P-5)

BERITA TERKAIT