20 October 2020, 12:20 WIB

Tidur saat Sidang, Majelis Hakim Tegur Joko Tjandra


Zaenal Arifin | Politik dan Hukum

SIDANG lanjutan kasus surat perjalanan palsu Joko Tjandra, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10) dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di tengah sidang, Hakim Ketua Muhammad Sirad, menyela pembacaan eksepsi yang dilakukan penasehat hukum Joko Tjandra. Hal ini dilakukan untuk menegur terdakwa Joko Tjandra yang terlihat dari layar sedang tertidur.

"Sebentar. Coba terdakwa tidak tidur," sela Hakim Sirad di ruang utama PN Jaktim.

Terdakwa Joko Tjandra hadir secara virtual. Pasalnya ia mengikuti jalannya sidang dari rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.

Dalam kasus ini, Joko Tjandra didakwa tidak sendiri, ada nama lain seperti Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo. 

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan, kegiatan memalsukan surat ini bermula saat Djoko Tjandra, yang saat itu berstatus buronan kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019.

Saat itu, Joko Tjandra berniat memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Dia meminta bantuan pada Anita Kolopakaing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

"Saat itu saksi Anita D Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," kata jaksa, pada sidang Selasa (13/10).

Selanjutnya, pada April 2020, Anita yang sudah menjadi kuasa hukum Joko Tjandra, mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun,dia tidak menghadirkan kliennya selaku pihak pemohon. Imbasnya, permohonan PK itu ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012.

Joko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri tidak ingin diketahui keberadaannya. Akhirnya, dia meminta Anita Kolopaking untuk mengatur
 kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan sosok Tommy Sumadi.

Tommy lantas mengenalkan Anita Kolopaking dengan sosok Brigjen Prasetijo Utomo. Diketahui, sang jenderal bintang satu itu sedang menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," lanjut jaksa.

Baca juga : Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin, Indonesia Masih Benderang

Kepada Brigjen Prasetijo, Anita Kolopakaing berbincang soal kliennya yang hendak datang ke Ibu Kota. Selanjutnya, Brigjen Prasetijo mengurus keperluan kedatangan Joko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus covid-19.

Dalam hal ini, Joko Tjandra direncanakan masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio di Pontianak. Dari tempat itu, dia akan menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

Dalam perkara kasus surat jalan palsu, Joko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara.

Sedangkan, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara, Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. (P-5)

BERITA TERKAIT