19 October 2020, 09:16 WIB

Proyek MRT Fase 2 Terancam Tertunda


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

PENGERJAAN proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A, yaitu Bundaran HI hingga Kota, terus dikejar. Per 30 September 2020 lalu, paket kontrak CP 201 yang mengerjakan pembangunan terowongan dari Stasiun Bundaran HI sampai dengan Stasiun Harmoni serta membangun dua stasiun, yaitu Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas telah mencapai 8,38%.

Meski demikian, terdapat sejumlah kendala terhadap pengadaan paket kontrak CP 202 Harmoni—Mangga Besar, CP 205 sistem perkeretaapian dan rel, serta CP 206 untuk pengadaan kereta (rolling stock).

“Terdapat kendala atas pengadaan paket kontrak CP202, CP205, dan CP206. Salah satu penyebabnya karena pandemi covid-19 yang tengah melanda menyebabkan risiko tinggi terhadap keseluruhan proyek Fase 2 MRT Jakarta. Selain itu, faktor minimnya keterlibatan dan ketertarikan kontraktor Jepang menyebabkan posisi tawar kontraktor Jepang, khususnya untuk paket railway systems dan rolling stock, menjadi sangat tinggi,” ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar dalam keterangan resmi, Minggu (18/10).

Baca juga: Hari ini Jam Operasional KRL kembali Normal

"Oleh karena itu, tahapan operasional MRT Jakarta Fase 2A telah dibagi menjadi dua, yaitu segmen 1 BHI-Harmoni akan selesai direncanakan pada Maret 2025, sedangkan tahapan operasional segmen 2 Harmoni—Kota kemungkinan besar akan bergeser ke pertengahan 2027,” lanjut ia.

Kegagalan pengadaan CP202 adalah akibat dari risiko konstruksi lapangan yang cukup tinggi, ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 yang berkepanjangan yang dari hasil evaluasi, peserta lelang meminta waktu penyelesaian proyek yang lebih panjang.

Lebih lanjut, status pengadaan CP205 saat ini telah mengalami perpanjangan waktu pengadaan sebanyak empat kali.

Selain karena kondisi pandemi covid-19, peserta lelang meminta perpanjangan waktu karena adanya isu kebijakan penggunaan produk komunikasi tertentu yang tidak bisa disediakan kontraktor Jepang, review jadwal proyek lebih lanjut, dan yang terbaru, peserta lelang melihat adanya risiko interfacing antara pekerjaan paket sipil dan paket sistem perkeretaapian.

Namun, PT MRT Jakarta (Perseroda) memandang pekerjaan pembangunan seperti MRT ini, masing-masing pihak termasuk kontraktor memiliki tanggung jawab risiko interfacing antarpaket pekerjaan sebagaimana berlaku pada pembangunan MRT Jakarta Fase 1 maupun pembangunan MRT lainnya.

PT MRT Jakarta (Perseroda) tetap memutuskan tanggal pemasukan penawaran CP205 pada 26 Oktober 2020 dan telah meminta konfirmasi kesediaannya untuk memasukan penawaran pada tanggal tersebut.

Sebagian peserta lelang telah memberikan konfirmasinya pada hari ini untuk mengupayakan yang terbaik guna memasukkan penawaran pada 26 Oktober 2020.

“Kami meminta komitmen penuh dan realisasi dari para Peserta Lelang untuk dapat memasukan penawaran pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut,” papar William.

Sedangkan untuk pengadaan CP206, setelah dilakukan market sounding beberapa kali, peserta lelang masih menyampaikan ketidaktertarikan pada pengadaan kereta CP206 ini dengan alasan banyaknya proyek lain di pasar domestik Jepang maupun regional Asia dan jumlah pemesanan MRT Jakarta yang terlalu sedikit.

“Kondisi seperti ini terjadi karena pembangunan MRT Fase 2 dibiayai oleh JICA ODA Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) sehingga sangat terikat dengan kriteria kontraktor utama harus berasal dari Jepang. Namun demikian, ternyata kontraktor Jepang terlalu konservatif dan tidak siap untuk mengambil resiko pembangunan di area Fase 2,” lanjutnya.

Agar proyek fase 2A tersebut dapat berjalan lancar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sedang melakukan koordinasi dan penjajakan tingkat tinggi.

"Diharapkan agar Pemerintah Jepang dapat lebih kuat lagi mendorong pelaku industri perkeretaapian di Jepang untuk terlibat dalam proyek MRT Jakarta fase 2A ini. Jika minat pelaku industri di Jepang kurang maka opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya dari luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang," ungkap William. (OL-1)

BERITA TERKAIT