19 October 2020, 04:23 WIB

Pendekatan Keadilan Restoratif juga Harus Transparan


Cah/P-5 | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung mendapat apresiasi karena menangani lebih dari 100 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, metode penyelesaian perkara ini harus tetap mengusung prinsip transparansi.

“Tindak lanjut atas peraturan kejaksaan tersebut tentu harus diapresiasi karena memang masalah sistem peradilan kita selama ini ialah banyak perkara kecil yang juga dituntaskan penyelesaiannya hingga pemidanaan. Hal ini juga yang menjadi faktor over capacity lembaga pemasyarakatan selama ini,” ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut dia, kejaksaan tidak bisa bekerja dalam gelap dalam mempraktikkan pendekatan penanganan perkara semacam ini. Artinya, kejaksaan harus memilah perkara yang diselesaikan dengan cara restoratif dan disampaikan juga ke publik detailnya.

Terlebih, kata Agil, regulasi ini sebenarnya masih bisa membuka ruang praktik korup di kejaksaan, misalnya terhadap perkara-perkara kecil. Oknum kejaksaan bisa saja meminta sejumlah uang kepada pelaku atau keluarga pelaku agar perkaranya bisa dihentikan padahal masuk kualifikasi restoratif justice.

“Untuk mencegah ini, kejaksaan harus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kejaksaan ini dan tindak tegas oknum jaksa yang coba memperdagangkan regulasi ini untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 21 Juli 2020.

“Tujuannya agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif atau damai. Terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, tindak pidana yang bersifat sepele,” terang Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangan resmi, kemarin.

Pada ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Cah/P-5)

BERITA TERKAIT