18 October 2020, 03:44 WIB

Rp3,17 Triliun BLT Dana Desa sudah Tersalurkan


Ata/Ant/E-2 | Politik dan Hukum

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan 192.691 keluarga akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hingga Desember 2020.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK Herbert Siagian mengungkapkan, hingga 11 Oktober 2020, BLT dana desa telah disalurkan sebanyak Rp3,17 triliun untuk desa tanggap covid-19 dan pembangunan infrastruktur sebanyak Rp3,36 triliun.

“Secara rinci, BLT dana desa akan disalurkan Rp11,56 triliun kepada 74.152 desa untuk 2,4 juta KPM (keluarga penerima manfaat),” ujarnya dalam keterangan resmi, kemarin.

Ia menyampaikan, terdapat 1.119 desa dengan 192.691 KPM yang membutuhkan tambahan anggaran. Kebutuhan anggaran itu akan dialokasikan di BLT dana desa termin III sampai Desember 2020 sebesar Rp146,1 miliar.

“Sinkronisasi data dan koordinasi sudah kita lakukan dengan kementerian terkait agar BLT dana desa ini lebih tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan anggaran,” tegas Herbert.

Untuk perlindungan sosial, pemerintah telah menyiapkan Rp30,8 triliun untuk BLT dana desa dan Rp32,4 triliun untuk bansos tunai non-Jabotabek.

“Proses penyaluran BLT dana desa semakin baik setiap harinya. Kini desa yang sudah mengalokasikan BLT dana desa sekitar 72.855 atau 97% dari seluruh desa. Kemudian, desa yang sudah melakukan pendataan sekitar 73.350 desa atau 98%, begitu juga desa yang sudah melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus) sebanyak 97%,” jelas Herbert.

Di kesempatan terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar merasa optimistis target tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) desa mampu mengurangi masyarakat desa dari kemiskinan.

“Melalui SDGs desa yang menjadi pedoman kepala desa dalam penggunaan dana desa 2021, semua program pemerintah akan tepat sasaran,” kata Halim dalam Evaluasi Pengelo- laan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan gubernur dan seluruh pendamping desa di Sulawesi Selatan, kemarin.

Halim yang akrab disapa Gus Menteri itu mengatakan, selama ini banyak program dari kementerian dan lembaga, mulai Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang disalurkan langsung ke desa. Hanya saja, penyalurannya kurang maksimal karena kurang tepat sasaran. (Ata/Ant/E-2)

BERITA TERKAIT