18 October 2020, 03:11 WIB

Suara Publik Ditampung di Peraturan Pemerintah


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa aspirasi publik terkait UU Cipta Kerja masih terbuka untuk diakomodasi melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

‘’Masih terbuka. Setidaknya akan ada 35 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja,’’ ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga masih memberikan kesempatan dan akses kepada para pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja. Moeldoko menekankan bahwa UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi In- donesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada dunia.

‘’Tenaga kerja kita, buruh, petani, dan nelayan tidak boleh kalah dalam persaingan. Berlakunya undang-undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia,’’ jelas dia.

Pernyataan Moeldoko tersebut menjawab dinamika yang terjadi setelah UU Cipta Kerja, yang merupakan inisiatif pemerintah, disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 5 Oktober silam. Banyak yang mendukung, termasuk Bank Dunia, tetapi tak sedikit yang menentang. Unjuk rasa masif pun dilakukan berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa dan buruh untuk menolak undang-undang sapu jagat itu.

Lebih jauh Moeldoko menjelaskan, di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi angin perubahan. Dengan begitu, semua pihak harus sepakat untuk membuat bangsa Indonesia sebagai sebuah himpunan yang lebih sempurna. ‘’Kita harus menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat dinamis.’’

Terlebih, mantan Panglima TNI itu, dari sisi logistik Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik paling mahal yang angkanya mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini membuat Indonesia kalah bersaing jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. ‘’Sebut saja Vietnam dengan biaya logistik 20%, Thailand 15%, Malaysia 13%, Jepang dan Singapura biaya logistiknya hanya 8%,’’ terangnya.

Moeldoko menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan memangkas ekonomi biaya tinggi. Rantai perizinan yang panjang akan dipotong sehingga penutup peluang korupsi. ‘’Akibatnya UU Cipta Kerja membuat banyak pihak yang kursinya panas karena kehilangan kesem-
patan.’’

Terkait dengan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, Moeldoko menekankan pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi. Namun, bila penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarkistis, atau menyebar fitnah, semua itu harus ditertibkan.

Libatkan masyarakat

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pembahasan UU Cipta Kerja sudah melibatkan partisipasi publik, termasuk pengusaha dan serikat pekerja. Dia memastikan pemerintah telah berupaya memperjuangkan setiap aspirasi itu agar hak-hak mereka terlindungi.

‘’Kami mencatat ada sembilan kali pertemuan yang kami lakukan, tim tripartit antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kemudian ada serikat pekerja dan serikat buruh,’’ tutur Anwar.

Kalangan nelayan dan pengusaha sektor perikanan berharap pengesahan UU Cipta Kerja bisa memulihkan perekonomian nelayan yang terpuruk akibat covid-19. Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru mengatakan para nelayan saat ini menginginkan investor bisa segera masuk ke Indonesia untuk membeli hasil tangkapan ikan.

Siswaryudi meyakini UU Cipta Kerja akan memangkas berbagai tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi sektor perikanan. “Yang penting nelayan mengharap- kan ada investor yang segera masuk ke Indonesia dan pembeli dari luar membeli hasil tangkapan nelayan kita. Kalau itu untuk membangkitkan perekonomian nelayan, nelayan pastinya mendukung omnibus law ini,” ucapnya. (Ant/X-8)

BERITA TERKAIT