18 October 2020, 00:10 WIB

Roda Hilang di Permusikan Digital


Fathurrozak | Weekend

TIGA tahun silam, grup musik Payung Teduh merilis lagu Akad. Tidak lama, lagu tersebut menjadi hit dan banyak dibawakan ulang oleh berbagai kalangan. 

Mulai penikmat musik awam hingga pemusik profesional. Yang lalu menjadikan Is, vokalis Payung Teduh, saat itu meradang ialah tak sedikit yang mengover lagunya menjadi konten digital kemudian dijajakan di platform digital. 

Ada juga yang membawakannya di pertunjukan berbayar. Menurutnya, jangankan royalti, para oknum tersebut bahkan tak memintakan izin. Memang membawakan ulang lagu milik musisi profesional menjadi salah satu jalan pintas bagi banyak kreator menemukan ketenaran dan mengumpulkan pengikut. 

Youtube menjadi ladang terbesar untuk berbagi dan menemukan konten tersebut. Tidak jarang, kreator juga mendapat pundi keuntungan hanya berbekal dari kover musik. Selain dari jumlah tontonan, pelanggan (subscriber), jika suatu kanal kover musik makin moncer, si kreator juga kemungkinan mendapat impak ekonomi lainnya, seperti digaet merek untuk iklan atau mendapat slot endorsement.

Tidak ada masalah pelik sebenarnya, jika aturan main yang seharusnya dijalankan, benar-benar dilakukan. Seperti ketika kreator konten membawakan lagu milik salah satu musisi, meminta izin dan memberikan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan.

Namun, sebagaimana di ranah luring, praktik di ranah daring ini pun tidak berjalan ideal. Musikus yang juga edukator, Indra Aziz, menyatakan ada hal yang bikin mandek.

“Ada roda yang hilang. Ketika pencipta lagu yang punya hak tertentu, seperti hak ekonomi dan hak moral tidak terpenuhi, ini akan membuat mentok si pemilik karya, menjadikannya enggak bisa berkembang lebih jauh,” katanya dalam diskusi daring komite musik Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) bertajuk Menelisik Hak Cipta Musik di Era Digital, Selasa, (13/10).

Munculnya fenomena itu, diduga penyanyi Marcell Siahaan, disebabkan tidak semua pihak memahami aturan. Ia menganalogikan seperti permainan monopoli. “Misalnya, ada enam orang yang bermain permainan monopoli, ini peraturannya harus dipahami bersama. Namun, ini tidak semua paham dan mengerti, jadi ketika terjadi disrupsi, terjadi pergesekan yang saling menyalahkan.”

Musikus yang juga Ketua Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Prisindo, lembaga nirlaba yang mengurusi royalti performing rights suatu karya musik, ini mengutarakan perlunya melihat konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih belum telaten pada karya, termasuk soal etika perizinan ketika membawakan karya musikus lain. Hingga tahun ini, setidaknya LMK Prisindo telah menaungi lebih dari 300-an musikus.


Melihat Youtube bekerja

Dalam satu bulan, setidaknya ada dua miliar konten secara global yang diunggah di Youtube. Salah satu yang menjadi konten populer dan diproduksi oleh banyak kreator ialah kover musik. 

Medium ini menjadi sandaran dalam meraup pundi dengan cara produksi konten, baik musisi profesional maupun mereka yang tengah merintis jalan. Music Content Partnerships Manager Youtube Indonesia Muara Sipahutar menjelaskan pihaknya juga tidak tinggal diam untuk mengakomodasi pemilik karya asli mendapatkan hak ekonomi mereka.

Karena itu, Youtube menggandeng LMK Prisindo untuk mengurus manajemen hak cipta pemilik karya dan label rekaman untuk ikut mengontrol dan melacak karya dari para musikus.

“Kontrol perlu dilakukan terkait hak cipta. Dalam satu menit, ada 400 jam konten diunggah di seluruh dunia. Kami tidak mungkin mendeteksi secara manual, jadi ada model untuk melakukannya. Youtube tidak bisa mengakui barang punya siapa, atau musik si musikus tertentu,” paparnya.

Oleh karena itu, Youtube bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional, contoh, dengan label rekam an, untuk menentukan rekaman suara milik musikus mereka. “Label nanti memasukkan semua rekaman yang mereka punya, dengan perangkat kami, nanti akan terdeteksi oleh sistem yang menggunakan rekaman suara tersebut. Jadi, sekian persen dikali seluruh pendapatan kreator (cover), akan masuk ke copyright label,” imbuhnya.

Label rekaman juga mengurusi unsur mekanik suatu karya. Ketika rekaman suara dilekatkan pada konten visual, ini juga akan terdeteksi dan monetisasi dari konten tersebut akan masuk ke pendapatan si label rekaman. 

Ini lazimnya terjadi ketika suatu video tertentu menggunakan potongan musik dari grup musik atau penyanyi. Dengan bekerja sama dengan label rekaman dan LMK, Youtube mencoba mengamankan potensi hak ekonomi milik si pencipta dan pemilik karya asli.

Masalahnya, instrumen itu juga belum menjangkau ke seluruh pemilik karya. Apabila si pemilik karya tidak berada di bawah naungan LMK yang terdaftar bekerja sama dengan Youtube, atau bahkan tidak memiliki label rekaman, karyanya digunakan siapa pun tanpa ia mendapat hak ekonominya.


Tawaran vaksin

Ruang lingkup kerja sama Youtube dengan LMK maupun label adalah sebatas dari daftar musikus yang ada di katalog mereka. Namun, jika situasi tidak diinginkan terjadi, Muara menyatakan si pemilik karya bisa menggugat lewat jalur hukum.

“Mereka yang mengover bisa ditagih, datang ke Youtube, atau bawa ke pengadilan atau bisa meminta untuk konten cover tersebut diturunkan dari platform. Ini banyak kejadian di Jawa Timur. Banyak dari pencipta lagu dangdut tidak terdaftar di LMK atau label, jadi mereka datang ke pengunggah konten cover, atau yang mengunggah ulang karya asli, untuk meminta hak ekonomi mereka,” urainya.

Sementara itu, Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) tengah menyusun semacam rumusan yang bisa menjadi instrumen dalam penggunaan karya musik oleh orang lain di ranah digital. FESMI menyarankan perlunya meminta izin hak mengumumkan atau mempertunjukkan ke pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan KP3R (Koordinator Pengumpulan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti) untuk cover di ranah luar jaringan (luring).

Selain itu, juga membayar lisensi sebesar 2% dari hasil pendapatan ekonomi baik dari tiket, sponsor, merek, donasi maupun dari biaya produksi. Dalam ranah digital, cara yang dilakukan hampir sama dengan cover lagu di ranah offl ine. Apabila hanya dilakukan kegiatan mempertunjukkan karya secara live stream, real time, dan hilang setelah live stream.

Namun, bila cover musik tetap ada layaknya video on demand, seperti yang lazim dijumpai di Youtube. “Pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaan, berhak atas hak ekonomi yang timbul, tanpa mengabaikan praktik yang berjalan antara YouTube dan para publisher,” kata Ketua FESMI Candra Darusman.

Perlindungan atas hak cipta karya milik musisi independen yang tidak bernaung di bawah LMK atau label rekaman masih menjadi pekerjaan rumah FESMI dalam menyusun rumusan. Candra pun menyatakan masih ada lubang pada sisi tersebut.

“Jadi, itu ialah ‘vaksin’ kedua kami, yang belum dirumuskan. Sedang mencari bagaimana mewujudkan itu. Kami juga masih ngobrol dengan pihak Youtube kalau bikin independent publisher apakah bisa masuk Youtube? Ternyata hanya publisher dan LMK yang sudah bekerja sama. Sejauh ini, ya bergabung dengan LMK yang sudah ada menjadi salah satu strategi. Saat ini masih sporadis dan terfragmentasi. Perlu ada aturan mekanisme yang lebih rapi ke depannya,” tutup Candra. (M-2)

BERITA TERKAIT