17 October 2020, 10:52 WIB

Klaster Koperasi-UMKM dalam UU CK  Buka Peluang Kerja dan Berusaha


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

SEKRETARIS Dewan Pakar Partai NasDem, Hayono Isman, menyatakan, Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) bertujuan untuk membuka peluang lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena UU ini dirancang untuk mempermudah investasi.

Dengan investasi yang masuk, menurut Hayono, maka peluang kerja otomatis akan besar. Jadi, anggapan bahwa UU CK ini merugikan pekerja atau buruh justru keliru.

Hayono menyebutkan, melalui regulasi baru Koperasi dan UMKM, lapangan kerja diharapkan lebih terwujud, apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak pekerja yang terkena PHK dan mencari lapangan kerja baru. 

“UMKM dan koperasi dapat menampung mereka. Ini yang kurang dipahami banyak kalangan, juga oleh mahasiswa dan perguruan tinggi,” ujar Hayono Isman ketika membuka seri ke-3 Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pakar NasDem yang membahas Klaster  Koperasi dan UMKM dalam UU CK di Jakarta, Jumat (16/10) malam.

Pada sesi akhir menjelang penutupan FGD, Hayono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah  Kepala Negara yang sangat menghayati kehidupan masyarakat banyak, terutama nelayan, petani, dan perajin. Sebenarnya apa yang dipikirkan dan sering diucapkan Presiden mengenai kehidupan rakyat, itu mestinya bisa dinaungi dalam koperasi dan UMKM.

“Sayangnya, sampai saat ini koperasi masih dianggap pecundang, dan maaf, sering disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Ini tantangan bagi Menteri Koperasi dan UMKM untuk menjadikan koperasi bukan sebagai kumpulan orang pecundang,” ujar Hayono.

Lebih lanjut dikemukakan Hayono, pihaknya berharap dengan disahkannya UU CK, yang  memuat aturan baru mengenai koperasi dan UMKM, maka koperasi bukan lagi menjadi kumpulan orang pecundang melainkan mereka yang diberdayakan menjadi kumpulan orang-orang yang sukses, seperti koperasi di negara maju.

“Jadi, kita harus mengubah citra atau image koperasi, bukan lagi sebagai perkumpulan orang yang selama ini distigma selalu meminta bantuan pada pemerintah, tetapi koperasi harus menjadi perkumpulan orang-orang yang tangguh untuk kemajuan bersama,” kata Hayono.

Dewan Pakar Partai Nasdem menggelar FGD seri ke-3  membedah Klaster Koperasi dan UMKM dalam UU CK dengan menampilkan narasumber Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UMKM, Hanung Harimba Rachman,  Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Habib Mohsen Al-Hinduan serta Dubes RI untuk Tanzania Prof. Ratlan Pardede.

FGD seri ke-3 dipandu Dr Rino Wicaksono dan dihadiri, Ketua Dewan Pakar yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Dhinie Tjokro yang baru saja selesai sebagai Dubes RI untuk Ekuador, Astari Rasyid  mantan Dubes RI untuk Bulgaria, pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini dan Rr Tutiek Setia Murbi profesonal pertanahan dan diikuti 16 anggoa Dewan Pakar NadDem secara hybrid di lokasi dan via zoom.

Sependapat dengan Hayono Isman, anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Habib Mohsen Al-Hinduan, mengatakan, Presiden Jokowi punya pikiran dan pandangan yang sangat luas dan jauh ke depan. Karena itu Beliau memikirkan bagaimana kemajuan ekonomi  rakyat.

“Untuk mewujudkan keinginan itu, Presiden memang tidak bisa bekerja sendir, harus didampingi tim yang sejalan,dalam hal ini Menteri Kabinet yang berfikir danbekerja keras mewujudkan itu. Nah, dengan adanya UU CK ini Menkop-UMKM dapat  memajukan koperasi dan UMKM,”katanya.

Habib mengingatkan, regulasi baru yang memudahkan bagi pendirian dan perizinan  koeprasi dan UMKM harus diimplementasikan dalam PP dan aturan lain agar mudah diterapkan di lapangan. “Di samping itu perlu oembimbingan danjuga pengawasan, jika dilepas seperti sekarang, maka tidak akan maju,” kata Habib.

Mempermudah dan melindungi

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop-UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan esensi klaster Koperasi dan UMKM dalam UU CK ini yang pada intinya memberi kemudahan dan memberi perlindungan baik bagi usaha koperasi maupun UMKM, terutama kemudahan dalam pendirian badan usaha, perizinan. 

Dalam diskusi juga berkembang usulan agar biaya pendirian akte baik koperasi maupun UMKM di notaris agar diturunkan semurah mungkin. Selain itu laporan pajak juga dipermudah pengisiannya. Artinya, harus ada semangat untuk mengandeng para notaris dan Ditjen Pajak.

Begitu juga Prof. Ratlan Pardede mengatakan, UU CK, khususnya mengenai klaster Koperasi dan UMKM diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik koperasi di Tanah Air dan UMKM.  

“UU CK ini harus mampu meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi dan UMKM ke depan, karena itu dibutuhkan aturan turunan yang jelas dan rinci yang membela kepentingan koperasi dan UMKM,” kata Ratlan.

Menurut Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Siti Nurbaya seri FGD akan berlanjut, sesuai dengan klaster-klaster dalam UU CK ini.

Langkah ini ditempuh untuk merespon keinginan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh agar Nasdem memberikan masukan secara detil untuk pembuatan aturan turunana UU CK, baik peraturan pemerintah maupun regulasi lainnya agar implementasi UU CK nanti lebih mulus, di samping meluruskan berbagai anggapan keliru masyarakat soal UU CK ini.

“Dari Dewan Pakar akan kami serahkan ke Ketua umum dan selanjutnya Ketua umum akan menyampaikan pokok pikiran dan masukan-masukan  Nasdem ini kepada Pemerintah,” ujar Siti Nurbaya. (RO/OL-09)

.

BERITA TERKAIT