17 October 2020, 04:00 WIB

Klaim RS sudah Dibayar Rp7,1 Triliun


Atikah Ishmah Winahyu | Nusantara

KEMENTERIAN Kesehatan menyatakan telah membayar klaim sebesar Rp7,1 triliun dari total anggaran yang disiapkan pemerintah Rp21 triliun, kepada rumah sakit yang menangani pasien covid-19.

Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir menjelaskan klaim yang telah dibayarkan tersebut berasal dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,2 triliun dan dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp950 miliar.

Sementara itu, jumlah tagihan klaim yang diajukan rumah sakit per 15 Oktober 2020 total mencapai Rp12 triliun. "Yang belum dibayarkan masih sekitar Rp4 triliun, yang masih proses verifikasi. Tentunya kita membutuhkan waktu untuk proses verifikasi," kata Kadir dalam konferensi pers, kemarin.

Dia menuturkan, berdasarkan data, pemerintah mampu membayar klaim biaya penanganan covid-19 di rumah sakit sekitar Rp150 miliar-Rp180 miliar per hari atau sekitar Rp3 triliun selama satu bulan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengakui pada tahap awal pembayaran klaim memang persyaratannya lebih ketat dengan ada 10 klaster dispute atau yang dianggap berkendala kelengkapan dokumen verifikasinya sehingga pembayaran klaim tidak bisa dilakukan.

Namun, Menteri Kesehatan telah merivisi Permenkes terkait dengan menyederhanakan hanya menjadi empat klaster dispute.

Kendala lainnya, Kadir menyebutkan, dari seluruh rumah sakit yang mengajukan klaim, tidak seluruhnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak terbiasa dengan proses pengajuan klaim elektronik dalam sistem Program Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bimbingan dan panduan bagi rumah sakit yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan agar tetap bisa mengajukan kelengkapan dokumen untuk proses klaim pembayaran pelayanan kesehatan penanganan covid-19.

 

Diapresiasi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto mengapresiasi pemerintah yang tidak mempersulit proses klaim rumah sakit untuk penanganan covid-19. Namun, dia mengusulkan agar Kemenkes membentuk tim penyelesaian klaim agar proses penyelesaian klaim bisa dipercepat.

"Saya mengusulkan, untuk mempermudah perlu ada tim penyelesaian klaim agar membantu tim yang ada di pusat sehingga mempercepat yang sedang berproses. Kedua, yang perlu kita tingkatkan ialah peran BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) untuk melakukan pendampingan," tandasnya.

Terkait dugaan adanya pihak rumah sakit yang 'meng-covid-kan' pasien, Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Pengurus Pusat Persi, Tonang Dwi Ardyanto, mengatakan hingga saat ini belum ada laporannya.

"Yang banyak diperoleh ialah adanya lontaran di media sosial yang tersampaikan, tetapi sejauh ini belum ada yang mau menyebut rumah sakit mana, itu belum mau menyebut," katanya.

Tonang mengatakan, secara umum, pasien harus memberikan persetujuan rumah sakit untuk merawat yang bersangkutan dalam koridor covid-19 dengan beberapa konsekuensi termasuk pembiayaan. "Kadang-kadang masyarakat salah pahamnya merasa kalau mau covid-19 tidak usah bayar, tapi kalau tidak mau disuruh bayar," terang Tonang. (H-1)

BERITA TERKAIT