16 October 2020, 21:14 WIB

Kasus Fatwa MA P21, Joko Tjandra Diserahkan ke Kejari Jakpus


Tri subarkah | Politik dan Hukum

KASUS gratifikasi terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Joko Tjandra terkait pengurusan fatwa MA terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari memasuki babak baru.

Hari ini, Jumat (16/10), Joko Tjandra diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah jaksa penuntut umum pada Jampidsus Kejagung menyatakan perkara tersebut lengkap (P-21).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kejagung Hari Setiyono, tersangka lain yang juga diserahkan ke Kejari Jakpus dalam perkara ini adalah Andi Irfan Jaya.

"Tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyerahkan para tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung," ujar Hari melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10).

Hari menjelaskan dalam perkara ini, Andi Irfan merupakan orang yang membantu Pinangki melakukan permufakatan jahat dengan menerima hadiah atau janji berupa uang USD500 ribu dari Joko Tjandra.

Setelah dilimpahkan, JPU pada Kejari Jakpus melakukan penahanan rumah tahanan negara Andi Irfan selama selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang terhitung sejak tanggal 16 Oktober sampai 4 November 2020.

"Sementara untuk tersangka Joko Soegiarto Tjandra tidak ditahan karena statusnya sekarang sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi cassie Bank Bali," jelas Hari.

Selain kasus gratifikasi pengurusan fatwa MA, pelimpahan berkas perkara Joko Tjandra terkait penghapusan red notice dari Bareskrim Polri juga dilakukan hari ini. Hari menyebut pelimpahan perkara Joko Tjandra ke pengadilan baik yang ditangani Kejagung maupun Bareskrim akan digabung.

"Rencananya khusus untuk tersangka Joko Soegiarto Tjandra pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan digabungkan sesuai ketentuan 141 KUHAP," tandas Hari. (OL-4)

BERITA TERKAIT