16 October 2020, 05:50 WIB

Angka Partisipasi di Tengah Pandemi Covid-19


Afriva Khaidir Dosen Kebijakan Publik dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia | Pilkada

KALI ini Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah situasi yang sangat sulit dan mengkhawatirkan, yaitu pandemi global covid-19.

Dengan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang terkena virus secara terus-menerus, menjadi pertanyaan penting tentang tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Secara teoretik tingkat atau angka partisipasi ini diwakili konsep voter’s turnout. Voter’s turnout adalah angka persentase dari pemilihan yang memiliki hak untuk memilih, yang melaksanakan haknya di kotak/bilik suara.

Secara global, saat ini terjadi penurunan angka voter’s turnout yang dimulai sejak dari 3 dekade yang lalu. Tren ini diramalkan akan terus menajam sampai pada saat-saat pandemi ini.

Rendahnya angka voter’s turnout tidak dikehendaki banyak pihak, kecuali sebuah gerakan protes untuk bersikap pasif selama pilkada ini, yang disebut golongan putih. Faktorfaktor yang mempengaruhi rendahnya voter turnout di antaranya faktor ekonomi, demografi , politik, dan tentu juga faktor kelembagaan.

Para pihak penyelenggara, biasanya cenderung mengkhawatirkan rendahnya voters turnout ini. Mereka berusaha untuk mencari metode, dukungan, dan program untuk mengundang masyarakat datang ke bilik suara.

Di samping itu, tingginya angka voters tournout akan berkaitan dengan visi dan misi penyelengaraan pilkada, untuk seterusnya secara politis akan memengaruhi level legitimasi dari pemenang pilkanan nantinya.

Nah, dalam situasi covid saat ini, ada kekhawatiran rendahnya partisipasi dalam berbagai level. Apa yang disebut partisipasi dalam konteks pemilu di Indonesia secara umum maupun pilkada khususnya, sangatlah spesifi k dan khas.

Tingkat partisipasi sebetulnya sudah dimulai pada saat pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pra-pilkada. Saat ini masyarakat mulai dilibatkan sebagai petugas dan relawan pilkada. Kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan dalam kepanitiaan, tim sukses pasangan calon, dan pada puncaknya tentu saja dalam hari pemilihan dimana masyarakat bertindak selaku pemilih.

Tingkat partisipasi itu akan juga berlanjut pasca-pilkada dengan proses penghitungan, dan bahkan juga, sengketa pilkada yang sering terjadi di Tanah Air. Dalam rangkaian ini, di semua level ada kemungkinan tingkat partisipasi akan mengalami penurunan dan kita harapkan protes dan sengketa pasca-pilkada juga akan berkurang drastis.

Dengan demikian demokrasi di Indnesia sudah semakin dewasa dengan setidak nya mengurangi kebisingan. Kita boleh berharap penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 memberikan ruang bagi kita untuk melaksanakan demokrasi dengan lebih dewasa dan kepala dingin.

BERITA TERKAIT