16 October 2020, 05:05 WIB

Pilkada dan Defisit Keteladanan


Cecep Darmawan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN | Pilkada

SETELAH menuai perdebatan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah dan DPR, beserta penyelenggara pemilu menyepakati Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang.

Keputusan ini, awalnya menuai kritikan dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan akan bahaya merebaknya covid-19. Utamanya, menimbulkan klaster-klaster baru pascapilkada serentak. Meski demikian, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan penegakan aturan (law enforcement) yang kuat.

Alih-alih menjadi teladan, kita malah kerap menyaksikan pelanggaran protokol kesehatan justru dipertontonkan oknum para elite di daerah. Sekadar contoh kecil, ketika melakukan pendaftaran, justru para bakal calon dan para pendukungnya melakukan pesta arak-arakan, dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan.

Kondisi ini tentunya menunjukkan minimnya keteladanan dari para bakal calon kepala daerah. Apakah kondisi tersebut mengindikasikan telah terjadi defi sit keteladanan dan krisis kepemimpinan dari para calon pemimpin di daerah? Entahlah, tapi yang jelas secara empiris menunjukkan sebuah anomali kepemimpinan di daerah.

Efek domino


Keteladanan dari para calon pemimpin menjadi atensi bagi kita semua. Terlebih, di tengah kondisi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19 saat ini. Adanya pandemi berdampak pada krisis ekonomi, sekaligus memiliki efek domino terhadap kondisi APBD di setiap daerah.

Untuk itu, keteladanan pemimpin daerah yang bijak amat dibutuhkan. Pasalnya, pemimpin yang teladan dan bijak akan mampu mengelola anggaran dengan baik, guna menyejahterakan
kehidupan masyarakatnya.

Pemimpin teladan sangat diperlukan untuk memperkuat akselerasi pembangunan daerah berbasis prinsip-prinsip kearifan lokal. Pemimpin yang teladan pun akan bergerak dari
bawah ke atas (bottom-up) untuk berinovasi dalam pembangunan yang berbasis kerakyatan.

Keteladanan dari para calon pemimpin daerah di masa pandemi pun sejatinya mampu memprioritaskan pembangunan di daerah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya
sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur primer harus menjadi prioritas utama dalam melakukan pembangunan daerah di era pandemi. Menjaga lingkungan
tetap lestari dan tidak eksploitasi secara serampangan, harus menjadi komitmen utama bagi para calon kepala daerah.

Begitu pun terkait investasi di daerah. Para calon pemimpin pun harus mampu menarik investor yang dapat memberdayakan masyarakat lokal, serta, tidak merusak lingkungan alam dan sosial.

Sehingga, investasi berjalan sesuai dengan moralitas masyarakat setempat.

Para calon pemimpin pun harus menghindari kelompok ‘pemerintahan bayangan’ (shadow government) yang berupaya mengendalikan dan mengeksploitasi SDA demi kepentingan pribadi, atau golongannya sendiri.

Dengan sikap keteladanan dan ketegasan seperti itu, kehadiran pemimpin baru di daerah diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya.

BERITA TERKAIT