16 October 2020, 05:55 WIB

Drama Pilgub Jambi 2020, Ditinggal dan Meninggalkan Partai


Solmi | Pilkada

ADA fenomena menarik pada konstestasi Pemilihan Gubernur Jambi pada musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’, Provinsi Jambi.

Fenomena itu ialah hanya satu orang calon gubernur (cagub) yang mendapat dukungan dari partai politik yang menaungi. Dia ialah Cek Endra, sang Ketua Umum DPD I Partai Golkar Jambi.

Bupati Kabupaten Sarolangun itu mendapat dukungan penuh dari Partai Golkar yang memiliki 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Cek Endra mendapat tiket sebagai peserta pilgub setelah partai pemenang Pemilu 2019, yakni PDIP ikut memberikan dukungan.

Partai pemilik 9 kursi DPRD Jambi itu mendukung Cek Endra dengan menempatkan calon wakil gubernur atas nama Ratu Munawaroh.

Ratu ialah istri mendiang Zulkifli Nurdin, mantan Gubernur Jambi dua periode yang suskes membesarkan Partai Amanat Nasional di Jambi.

Bermodalkan dua parpol pemilik 16 kursi di DPRD Jambi, Cek Endra-Ratu yakin memenangi pertarungan Pilgub Jambi 2020 yang diikuti tiga pasang kontestan. Bergabungnya Ratu Munawaroh
ke PDIP, berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indonesia, lantaran tidak adanya kepastian dukungan dari PAN yang awalnya sangat diharapkan.

Pengamat politik Universitas Jambi Citra Darminto mengamini pesta demokrasi Pilgub Jambi penuh drama dan tarik-ulur kepentingan parpol.

Menurutnya, hengkangnya Ratu Munawaroh dari PAN dan menjadi calon wagub dari PDIP dilatari tarik-ulur kepentingan di internal PAN Jambi.

Drama menarik lainnya tampak pada nasib yang dialami dua kader murni PDIP atas nama Abdullah Sani dan Syafrial (Bupati Kabupaten Tanjungjabung Barat). Sebelum PDIP resmi menyatakan dukungan, Abdullah Sani lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai cawagub mendampingi Al Haris, kader Partai Golkar yang merupakan Bupati Kabupaten Merangin.

Haris-Sani dengan dukungan PKB (5 kursi), PKS (5 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi) merupakan pasangan pertama yang mendeklarasikan diri sebagai peserta Pilgub Jambi 2020.

Saat menjelang masa pendaftaran ke KPU, PAN pemilik 7 kursi di DPRD Jambi merapat dan menyatakan dukungan kepada Haris-Sani, sedangkan dukungan Partai Berkarya, karena adanya
kemelut partai, dianulir KPU Jambi.

Semenjak itu, Abdullah Sani, Ketua Umum Paguyuban Wisnu Murti Provinsi Jambi, menyatakan mundur dari PDIP dan bergabung dengan PKB. Begitu pula Al Haris, dia menyatakan mundur
dari Partai Golkar dan bergabung sebagai kader sekaligus fungsionaris PAN Jambi.

Drama lain

 
Drama tidak kalah menarik terjadi pada cagub Fachrori Umar. Ketua Dewan Pembina Partai NasDem Provinsi Jambi itu tidak mendapatkan dukungan dari partainya.

Partai NasDem (2 kursi) bersama PPP (3 kursi) lebih awal memberikan dukungan kepada Syarif Fasha yang berpasangan dengan Asyafri Jaya Bakri. Asyafri ialah Wali Kota Sungai penuh dari
Partai Demokrat.

Nahas, kendati mengantongi elektabilitas tertinggi ketimbang kandidat cagub lain, Asyafri gagal maju karena tidak mendapat dukungan cukup dari parpol. Di luar dugaan, sang petahana Gubernur Jambi Fachrori Umar yang menukar pasangannya dari kader PDIP Syafial ke Syafril Nursal yang awalnya didukung Partai Hanura, berhasil menggaet Partai Gerindra (7 kursi) dan Partai Demokrat (7 kursi).

PPP pada injure time melarikan dukungan dari Syarif Fasha. Drama dukung-mendukung itu membuat Fachrori Umar hengkang dari NasDem dan bergabung ke Partai Gerindra.

Pengamat politik dari Universitas Jambi Citra Darminto menilai setiap parpol punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan kandidat. Salah satu parameternya berkaitan dengan hasil kajian elektabilitas sang calon di mata masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting ialah munculnya ketidaksepemahaman parpol dengan kader internal. Selain itu, faktor komunikasi kandidat dengan DPW dan DPP juga turut menentukan.

Pengamat politik Jambi lainnya, Mochammad Farisi, mengatakan politik berkaitan dengan upaya bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Karena itu, pindah parpol dijadikan
strategi untuk bertahan di pertarungan.

‘’Saat ini tidak ada regulasi yang melarang atau mempersempit ruang gerak seseorang untuk menjadi kutu loncat,’’ ucapnya. (X=8)

BERITA TERKAIT