16 October 2020, 04:50 WIB

Mobil Pimpinan KPK Senilai Rp1 Miliar


Uta/Ant/Dhk/P-2 | Politik dan Hukum

DPR menyetujui permintaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan anggaran pengadaan mobil dinas baru. Anggaran pengadaan mobil baru tersebut dapat digunakan pimpinan KPK pada 2021.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan bahwa anggaran itu tidak hanya disiapkan bagi lima pimpinan KPK, pengadaan mobil baru berlaku juga untuk jajaran-jajaran yang berada di bawah pimpinan KPK.

“Kami menyetujui pengadaan mobil dinas secara keseluruhan untuk KPK mencakup pimpinan dan jajaran di bawahnya,” ujar Arsul di Jakarta, kemarin.

KPK menganggarkan pengadaan mobil dinas beserta mobil jemputan lainnya senilai Rp47,7 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri mendapat anggaran terbesar untuk pembelian mobil dinas baru senilai Rp1,45 miliar. Empat pimpinan lainnya mendapatkan anggaran Rp1 miliar dengan spesifi kasi mobil di atas 3.500 cc. “Betul Rp1,45 miliar anggaran yang disetujui DPR untuk pembelian mobil dinas baru ketua KPK,” ujar Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Adapun mobil jabatan Dewan Pengawas KPK serta enam pejabat eselon I KPK masing-masing dianggarkan Rp702,9 juta. Ada pula pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon II dan pengadaan bus jemputan bagi pegawai KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, kemarin, membenarkan bahwa telah ada persetujuan DPR terkait dengan anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

Namun, Ali menyebut besaran rincian anggaran untuk peng- adaan mobil dinas itu saat ini belum final. “Masih dalam pembahasan, terutama terkait dengan detail rincian pagu anggaran untuk tiap-tiap unit mobil dinas jabatan tersebut,” ujar Ali.

Ia juga mengatakan untuk jumlah unit mobil dinas akan mengacu kepada Peraturan Komisi mengenai Organisasi dan Tata Kerja (Perkom Ortaka) yang masih dalam harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM).

“Sementara itu, besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan Menteri Keuangan dan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” tutur Ali. (Uta/Ant/Dhk/P-2)

BERITA TERKAIT