15 October 2020, 20:50 WIB

Pimpinan KPK Minta Mobil Dinas 'Miliaran', ICW: Praktik Hedonisme


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritisi rencana pengadaan mobil dinas jabatan bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas KPK, dan pejabat struktural di lembaga antirasuah itu. ICW menyebut rencana pengadaan mobil dinas itu tidak sensitif kondisi ekonomi saat ini.

"Sebagai pimpinan lembaga antikorupsi semestinya mereka memahami dan peka Indonesia sedang dilanda wabah covid-19 yang telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat. Sehingga tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (15/10).

ICW menyebut rencana pengadaan mobil dinas jabatan itu juga jauh dari nilai kesederhanaan dan integritas seperti yang selama ini dijunjung KPK. Kurnia menyebut nilai-nilai itu kini tampak luntur. ICW pun kembali mengungkit soal kasus etik penggunaan helikopter oleh Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu.

"Praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan sebab Ketua KPK saja Firli Bahuri telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu," ujar Kurnia.

Fasilitas mobil dinas jabatan itu rencananya akan diadakan tahun depan. DPR pun dikabarkan telah menyetujui anggaran fasilitas itu.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural. Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan, baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali Fikri mengatakan jumlah mobil dinas jabatan yang disediakan akan mengacu pada Peraturan KPK tentang Organisasi dan Tata Kerja yang saat ini masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Polda Metro Amankan 69 Motor Pasca Demo UU Cipta Kerja

Adapun besaran harga fasilitas itu nantinya akan mengacu pada standar biaya pada peraturan menteri keuangan dan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terkait pengadaannya, Ali mengatakan pagu anggarannya belum final lantaran masih dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"Rincian anggaran untuk hal tersebut saat ini belum final dan masih dalam pembahasan. Terutama terkait detail pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," imbuh Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran untuk mobil dinas jabatan tersebut untuk posisi Ketua KPK dialokasikan Rp1,45 miliar. Adapun untuk posisi Wakil Ketua, anggaran mobil dinasnya masing-masing Rp1 miliar.

Sementara itu, untuk Dewan Pengawas serta pejabat eselon I KPK masing-masing dialokasikan Rp702 juta.(OL-4)

BERITA TERKAIT